Pemkab Bangli belum Serahkan RAPBD 2021 ke Parlemen

  • Whatsapp
KETUA DPRD Bangli, I Ketut Suastika. foto: gia

BANGLI – Belum selesainya input data dalam Ranperda APBD Induk 2021 mengakibatkan eksekutif (Pemkab) Bangli terlambat mengajukan Ranperda itu ke parlemen (DPRD) Bangli.

Sesuai Permendagri 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021, penyampaian RAPBD oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua September. Nyatanya, sampai awal bulan November 2020 eksekutif belum mengajukan Ranperda dimaksud.

Bacaan Lainnya

Persoalan itu diakui Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Selasa (3/11/2020). Suastika memaparkan, Bupati Bangli bersurat ke parlemen untuk memberitahu belum bisa menyelesaikan RAPBD 2021. Alasannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Bangli masih melakukan sinkronisasi dan penyesuaian program serta kegiatan sesuai Permendagri 90/2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

Selain itu, TPAD masih proses input data perencanaan dan penganggaran Simda terintegrasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD 2021.
“Kalau dari jadwal memang kami sudah terlambat. Karena itu, kami minta eksekutif secepatnya menyelesaikan dan menyampaikan rancangan APBD tersebut, sesuai dengan sistem yang diamanatkan,” ungkapnya.

Menurut Suastika, keterlambatan penyampaian RAPBD akan mempengaruhi kualitas APBD yang akan dihasilkan. Meski begitu, dia mendaku akan berusaha tidak mempengaruhi kualitas meskipun waktunya molor. Sebab, bagi Suastika, penuntasan APBD merupakan tugas utama untuk bisa diselesaikan demi rakyat.

Baca juga :  PTM di Bali Kemungkinan Setelah Kuningan, Hanya di Zona Hijau dan Kuning

“Pembahasannya tetap akan kami lakukan secara intensif, terlebih pembahasan KUA/PPAS tahun anggaran 2021 telah tuntas dilakukan. Program yang dipastikan menyedot anggaran cukup besar masih menyangkut penanganan Covid-19 dan pembangunan infrastruktur,” ulasnya.

Sekretaris Daerah Bangli, IB Gde Giri Putra, yang dimintai konfirmasi, mengakui belum bisa mengajukan RAPBD 2021 ke DPRD karena adanya sistem baru. “Tahun ini Bangli memulai menggunakan aplikasi Simda Integrited (terintegrasi) sesuai arahan KPK. Konsekuensinya, sekarang TPAD masih melakukan input data mulai dari RPJMD dan RKH yang ada,” jelasnya.

Kepala Bappeda Bangli, ujarnya, sudah dipanggil BPKP sebagai ahli dalam aplikasi tersebut. Sejauh ini input data mencapai 98 persen, dan Kamis (5/11/2020) diharap final pengetikannya. Kemudian Jumat (6/11/2020) bisa dikaji BPKP, setelah itu dicetak dan dimasukkan ke Ranperda untuk diajukan ke DPRD dengan menggunakan Simda Integrited. “Target kami Senin (9/11/2020) depan sudah bisa diajukan ke DPRD Bangli,” cetusnya.

Disinggung apakah tidak terlambat, dia mengakui memang terlihat terlambat. Namun, sambungnya, apa yang dituangkan dalam Ranperda pembahasannya bisa dikebut. Caranya, sisa waktu yang ada diperpanjang sampai malam, hingga ada titik temu antara legislatif dan eksekutif.

Di samping itu ada kemungkinan lain, setelah ketuk palu kemungkinan masih akan dilakukan penyesuaian lagi usai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Bangli yang baru.

“Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian APBD dengan membentuk tim transisi, untuk menyesuaikan dengan visi dan misinya. Mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak,” pungkasnya. 028

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.