Pemilu-Pilkada Serentak, Penyelesaian Sengketa Makin Berat

  • Whatsapp
SUNADRA (kanan) saat memberi pemahaman tentang tugas penyelesaian sengketa yang akan dihadapi Bawaslu pada Pemilu-Pilkada Serentak 2024 mendatang di Bawaslu Bangli, Jumat (25/6/2021). Foto: ist
SUNADRA (kanan) saat memberi pemahaman tentang tugas penyelesaian sengketa yang akan dihadapi Bawaslu pada Pemilu-Pilkada Serentak 2024 mendatang di Bawaslu Bangli, Jumat (25/6/2021). Foto: ist

DENPASAR – Kepastian Pemilu dan Pilkada dilangsungkan serentak pada tahun 2024 berkonsekuensi terhadap kian bertambahnya berat beban Bawaslu, terutama dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bawaslu dalam menangani sengketa, karena adanya perbedaan antara penanganan sengketa saat Pilkada dengan penanganan sengketa saat Pemilu.

“Untuk itu diperlukan kecermatan Bawaslu jika memang nanti terjadi pengajuan sengketa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang,” ucap Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra, saat pembinaan penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu Bangli, Jumat (25/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Sunadra, meski tahapan Pemilu Serentak belum dimulai, tapi Bawaslu harus mulai menyiapkan diri dengan baik sejak awal. Antara lain dengan selalu membaca dan memahami regulasi tentang penyelesaian sengketa. Jadi, ketika kelak tahapan dimulai, Bawaslu benar-benar siap dalam menangani sengketa proses Pemilu maupun Pilkada.

“Apalagi pada Pilkada 2020 lalu di Bali tidak terdapat permohonan sengketa, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Jadi Bawaslu harus siap ketika nanti ada permohonan sengketa,” pesan mantan dosen Universitas Warmadewa itu.

Dia menguraikan, sengketa proses bisa terjadi jika ada perbedaan penafsiran oleh para pihak akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU berupa Surat Keputusan ataupun Berita Acara. Subjeknya adalah KPU dan peserta Pemilu atau Pilkada. Mekanisme untuk penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat ditempuh pada Pilkada, sedangkan mediasi dan adjudikasi dijalankan untuk sengketa Pemilu.

Baca juga :  PSSI Terima Keputusan AFC Terkait Virus Corona

Selain itu, urainya, dalam penyelesaian sengketa proses terdapat perbedaan khusus yang dapat dilihat dari perbedaan waktu penyelesaiannya. “Pada sengketa proses Pemilu, waktu penyelesaiannya adalah 12 hari kerja, sedangkan sengketa proses Pilkada waktu penyelesaianya adalah 12 hari kalender,” tegas komisioner asal Badung itu.

Menimbang batas waktu yang ada, dia menilai Bawaslu harus menyiapkan diri sedini mungkin agar siap mengemban tugas dalam proses penyelesaian sengketa. “Bila perlu lakukan simulasi penyelesaian sengketa. Tugas kita pada tahun 2024 semakin berat, saya harap teman-teman Bawaslu siap dengan segala tugas yang menanti,” pesannya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.