Wacana Presiden Tiga Periode Merusak Kaderisasi Kepemimpinan Bangsa

  • Whatsapp
Baiq Isvie Rupaeda. Foto: ist
Baiq Isvie Rupaeda. Foto: ist

MATARAM – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan, masyarakat tidak ingin kembali ke masa lalu ketika masa jabatan presiden tidak dibatasi. Karena itu, dia memandang wacana untuk menjadikan presiden maksimal tiga periode melukai hati rakyat. Jika hal itu dapat dilakukan, dikhawatirkan berimbas kepada jabatan gubernur, bupati dan wali kota yang akan ikut-ikutan boleh lebih dari dua kali. 

“Kalau jadi wacana Presiden tiga periode itu, kapan regenerasi anak bangsa akan bisa terjadi?” serunya, Jumat (25/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Isvie, jika wacana tiga periode itu digaungkan di pusat, maka di daerah juga akan menuntut hal serupa. Kondisi itu jelas berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita, yang sejauh ini komitmennya masih tetap membatasi periodisasi pemimpin hasil kontestasi hanya dua kali. Karena wacana tiga periode itu melanggar UUD 1945, dia sepakat dengan hasil survei yang disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini, yang menyebut 72 persen responden setuju jabatan presiden tetap hanya dua periode.

“Survei ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia ini, they don’t want to looking back, mereka tidak mau melihat ke belakang. Mereka mau moving forward, terus maju ke depan dalam konteks demokrasi prosedural,” tegasnya.

Baca juga :  Buleleng Perketat Pintu Masuk Dukung PPKM

Demokrasi procedural, jelasnya, adalah segala urusan terkait kelembagaan hingga masa jabatan presiden. Sebelum reformasi, masa jabatan presiden memang tidak dibatasi. Selain itu pemilihan presiden juga dilakukan oleh MPR. “Sudahlah, kita tidak usah lagi balik ke sana. Lebih baik cukup pembatasan dua periode saja, tidak tiga periode,” lugas politisi Partai Golkar tersebut.

Isvie mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan taat konstitusi, sekaligus tidak berminat dengan penambahan masa jabatan itu. Hal itu sejalan dengan aspirasi sebagian besar masyarakat yang tercermin dari hasil survei SMRC.

Untuk diketahui, wacana masa jabatan presiden tiga periode muncul ke permukaan dari sejumlah pihak, antara lain pengusung Joko Widodo-Prabowo (Jok-Pro) 2024. Wacana itu seperti mendapat resistensi dari banyak pihak, sesuai hasil survei terkini SMRC, Minggu (20/6) lalu. Dari responden yang diwawancarai, 74 persen menyatakan sepakat masa jabatan presiden hanya dua periode. Selain itu aturan soal masa jabatan presiden dalam UUD 1945 tidak perlu diubah.

“Sebanyak 74 persen menyatakan masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Hanya 13 persen menyatakan harus diubah,” kata Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, beberapa hari lalu.

Survei ini juga menunjukkan, mayoritas masyarakat setuju bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik bagi Indonesia. Sebanyak 68,2 responden memandang UUD 1945 dan Pancasila adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diganti dengan alasan apa pun. Kemudian 15,2 persen mengatakan setuju Pancasila dan UUD 1945 paling pas dengan kehidupan Indonesia yang lebih baik, meskipun buatan manusia dan mungkin ada kekurangan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.