Pelantikan Paslon Terpilih Dipastikan Diundur, Pj Sekda Diizinkan Jabat Plh Kepala Daerah

  • Whatsapp
SEKDA Provinsi Bali, I Dewa Made Indra. Foto: ist
SEKDA Provinsi Bali, I Dewa Made Indra. Foto: ist

DENPASAR – Enam paslon kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 di Bali diundur pelantikannya dari jadwal semula pada 17 Februari ini. Untuk menjamin kesinambungan pemerintahan setelah akhir masa jabatan kepala daerah sebelumnya, masing-masing sekretaris daerah (sekda) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) kepala daerah. Hal tersebut diutarakan Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, Senin (15/2/2021).

Menurut Indra, kepastian ditundanya pelantikan paslon terpilih tersebut merupakan hasil rapat Dirjen Otda Kemendagri. “Keputusan rapat tadi, ditunjuk Sekda dan Pj Sekda sebagai Plh Bupati/Wali Kota,” sebutnya via Whatsapp.

Bacaan Lainnya

Merujuk keputusan itu, Indra membenarkan Pj Sekda Denpasar dan Jembrana otomatis menjadi Plh kepala daerah. Pada wawancara sebelumnya, Rabu (10/2/2021), secara logika Indra mengakui tidak bisa seorang Penjabat Sekda, yang tidak memiliki jabatan definitif, kemudian menjadi Plh kepala daerah. Hanya, imbuhnya, urusan pemerintahan tidak sebatas memakai logika.

“Makanya kami konsultasikan ke pusat, kita tunggu arahan pusat. Kalau memang tidak boleh, kami siapkan dari eselon II di Pemprov untuk jadi Plh kepala daerah. Prinsipnya, semua kemungkinan sudah diantisipasi dan disiapkan. Begitu Mendagri memutuskan yang mana, kami siap eksekusi,” paparnya waktu itu.

Baca juga :  Lagi, 28 Pelanggar Prokes Terjaring Razia Tim Yustisi Denpasar

Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, di kesempatan terpisah, mendaku belum tahu pasti kapan pelantikan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih setelah ada penundaan pelantikan. Hasil rapat daring dengan Mendagri sore kemarin, dia menyebut jadwal pelantikan yang semestinya pada 17 Februari ditunda kurang lebih dua minggu. “Ini menyesuaikan dengan jadwal pembacaan putusan dismissal (sela) perkara perselisihan hasil pemilihan di MK,” jelasnya.

Mekanisme penundaan, terangnya, pada 17 Februari akan dilaksanakan serah-terima jabatan Wali Kota kepada Plh Wali Kota, yang dalam hal ini adalah Pj Sekda Denpasar. Sejak 17 Februari sampai dengan pelantikan paslon terpilih, sambungnya, tugas Wali Kota diambil alih oleh Pelaksana Harian. “16 Februari akan dilaksanakan rapat koordinasi di tingkat Provinsi terkait perihal tersebut,” urainya.

Ketika Mendagri menunda pelantikan kepala daerah terpilih di Bali, Senin (15/2/2021) siang Presiden Jokowi melantik Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Keduanya merupakan paslon terpilih pada Pilkada 2020, dengan masa jabatan 2021-2024, sama dengan enam kepala daerah di Bali tersebut. Peristiwa ini memantik pertanyaan, mengapa ada perbedaan dengan agenda pelantikan kepala daerah yang lain meski sama-sama tidak ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi?

Ditanya adanya “anomali” politik itu, komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, juga mengaku heran kenapa ada pelantikan kedua paslon tersebut. Sebab, posisi kasus antara Pilkada Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara sama dengan enam kabupaten/kota di Bali, yakni sama-sama tidak ada perselisihan hasil di MK. Pelantikan itu juga menyiratkan bahwa pertimbangan pelantikan bukan keserentakan sebagaimana pemikiran Kemendagri menunda pelantikan kepala daerah yang lain.

Baca juga :  Waspada Ancaman DB di Tengah Pandemi Covid-19, Disdikpora Denpasar Minta Sekolah Lakukan Ini

“Kalau alasannya keserentakan, kenapa yang dua itu tidak? Tapi yang jelas itu KPU tidak urusan dengan itu, karena itu domain pemerintah murni, Mendagri punya kewenangan,” katanya singkat. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.