DENPASAR – Kesuksesan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU dan Bawaslu, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab semua. Salah satu pihak terkait adalah partai politik peserta Pemilu 2024, yang mesti berperan aktif menyukseskan.
Pesan tersebut dilontarkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, IGN Wiryanata, Rabu (15/3/2023) saat membuka pendidikan politik Provinsi Bali dengan tema “Membangun Etika dan Budaya Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Kegiatan diikuti perwakilan partai peserta Pemilu 2024 di Provinsi Bali ini, menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan; akademisi Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawa, dan Dr. I Wayan Rideng.
“Partai politik kami harapkan agar seiya-sekata untuk melaksanakan Pemilu 2024, sehingga dapat berjalan lancar. Tanpa ada niatan baik, kesanggupan kita bersama, koordinasi dan kesepakatan kita bersama, maka Pemilu ini sulit kita laksanakan,” ajak Wiryanata.
Melalui kegiatan pendidikan politik, dia berharap dapat meningkatkan pemahaman parpol tentang dinamika politik yang berkembang. Pula masyarakat dapat menjadi pemilih cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Dia mendaku akan memberi pendidikan politik lebih luas dengan menyasar pemilih pemula. Apalagi data dari KPU, komposisi pemilih Pemilu 2024 mayoritas merupakan generasi milenial.
Sebagai nakhoda KPU di Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menarget tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 dapat mencapai 83 persen. Pun jangan sampai ada kasus sengketa pemilu berujung di Mahkamah Konstitusi. Segendang sepenarian dengan pemilu sebelumnya, Lidartawan ingin di Bali dapat diminimalisasi penggunaan baliho sebagai media sosialisasi untuk mewujudkan green election (pemilu hijau). “Karena yang lebih dibutuhkan pemilih saat ini justru penyampaian profil calon dalam media digital,” terangnya.
Dia pun berpesan kepada parpol agar dapat menampilkan figur kader terbaik dan tidak bermasalah, di tengah masa kampanye yang nantinya hanya 75 hari. “Mari kita wujudkan Pemilu 2024 yang penuh kasih sayang,” ucapnya mengajak.
Di tengah era digital saat ini, papar Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawa, setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi peserta pemilu dan pemilih. Ada hoaks (berita bohong), fake news (berita palsu) dan hate speech (ujaran kebencian). “Kalau kebohongan disampaikan secara terus-menerus, maka kemudian lama-lama bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini tentu berbahaya,” ulas mantan Ketua KPU Bali tersebut.
Lanang juga menyoroti potensi kerawanan kampanye melalui media sosial. Masalahnya, dalam masa tenang menuju pencoblosan, tentu tidak bisa dihentikan begitu saja kampanye yang disampaikan melalui media sosial. “Kami mendorong partai politik di Bali agar senantiasa mematuhi aturan main dalam pemilu,” tegas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati tersebut.
Sementara Dr. I Wayan Rideng menyampaikan parameter dan indikator suksesnya pemilu dan pilkada, di antaranya pelaksanaan dapat berjalan aman dan lancar, serta tidak ada gangguan signifikan. “Kemudian partisipasi pemilih tinggi, sehingga legitimasi hasil pemilu menjadi kuat. Selain itu tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas akademisi dari Universitas Warmadewa itu. hen
