POSMERDEKA.COM, MATARAM – Pernyataan Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, yang berkomitmen untuk memulai efisiensi dari pemangkasan belanja operasional kepala daerah, memantik respons positif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB.
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, menilai sikap Gubernur NTB terpilih sebagai awal yang baik dalam mewujudkan anggaran lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Komitmen ini perlu diapresiasi dan harus diikuti perangkat daerah, agar belanja daerah lebih berkualitas serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Iqbal-Dinda,” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Ramli menegaskan, Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran daerah dinilai sebagai langkah perbaikan tata kelola anggaran. Sebab, selama ini banyak anggaran justru dialokasikan untuk pengeluaran kurang berdampak pada layanan publik. “Kami berharap pemerintah daerah dapat menjalankan efisiensi anggaran ini secara optimal, demi kepentingan masyarakat luas,” pintanya.
Soal APBD NTB 2025, dia menilai dapat dihemat hingga mencapai kisaran Rp168,17 miliar. Ramli menjelaskan beberapa pos belanja yang dapat diefisiensi, yakni belanja alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi rapat yang mencapai Rp62,57 miliar, akan memiliki potensi penghematan mencapai Rp31,28 miliar.
Selanjutnya honorarium kegiatan dan jasa profesi dengan anggaran Rp48,26 miliar akan dapat dihemat sekitar Rp24,13 miliar. Berikutnya belanja sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dengan anggaran Rp10,78 miliar akan bisa dihemat mencapai Rp5,39 miliar.
Hal ini belum termasuk belanja perjalanan dinas dengan anggaran Rp149,84 miliar, yang dapat diefisiensi sampai Rp74,92 miliar. Pun belanja modal dengan anggaran Rp45,16 miliar, maka potensi penghematan mencapai Rp22,58 miliar.
Lebih lanjut dikatakan, dana hasil efisiensi sebesar Rp168,17 miliar itu dapat digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta irigasi.
Efisiensi anggaran ini dapat menutupi pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat sebesar Rp127 miliar. Apalagi pembangunan infrastruktur daerah selama ini sangat bergantung pendanaan DAK Fisik.
Penghapusan DAK Fisik untuk sektor jalan, irigasi, dan pangan dikhawatirkan akan menghambat penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat NTB. “Kontribusi DAK Fisik terhadap total belanja modal mencapai 47 persen. Pemangkasan ini akan berdampak signifikan pada perekonomian dan penyediaan lapangan kerja,” bebernya memungkasi. rul
