Pandemi Bikin Indeks Demokrasi di Bali Merosot, “Simakrama” Gubernur Dinilai Efektif Dekati Rakyat

  • Whatsapp
PARA narasumber menyampaikan materi saat webinar “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Bali, Minggu (28/11/2021). Foto: ist
PARA narasumber menyampaikan materi saat webinar “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Bali, Minggu (28/11/2021). Foto: ist

DENPASAR – Dalam rentang tiga tahun sejak 2018 sampai 2020, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Bali merosot dari peringkat 2, 4 dan terakhir di posisi 8 secara nasional. Adanya pembatasan menyuarakan pendapat secara demonstratif disebut turut jadi faktor penurunan peringkat. Di sisi lain, simakrama Gubernur Bali secara periodik dinilai efektif mendekati dan mendengarkan keluh kesah rakyat. Hal itu terkuak saat webinar “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Bali, Minggu (28/11/2021).

Dalam acara yang dipandu Dewa Suamba Negara itu, Plt. Kepala Kesbangpolinmas Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menyebut pihaknya selaku stakeholder IDI mengupayakan posisi Bali tetap stabil. Bahwa ternyata turun, itu menandakan ada masalah. Dari sejumlah variabel, salah satu pemantiknya yakni kebebasan sipil yang menurun. “Tapi kondisi demokrasi di Bali dilihat dari Pemilu lalu sangat aman dan tertib,” sebutnya.

Bacaan Lainnya

Kebebasan sipil menurun itu, lanjutnya, bukan tanpa sebab. Terjadinya pandemi membuat pemerintah membuat kebijakan meniadakan atau mengurangi pernyataan pendapat di depan publik. Ini terpaksa dilakukan guna mengurangi potensi masyarakat terpapar Covid-19, dan banyak yang harus diselamatkan. “(Pembatasan pernyataan pendapat di ruang publik itu karena) kami harus menyelamatkan masyarakat lain yang ingin hidup sehat. Namun, Pemprov Bali tetap membuka diri melalui kritik dan saran dari media. Jadi, pembatasan (di ruang publik) tidak ada masalah,” tegas birokrat yang juga Kasatpol PP Provinsi Bali itu.

Baca juga :  Jaga Stabilitas Pangan, Pemkab Badung Bantu Benih Padi dan Bibit Petani

Kepala BPS Provinsi Bali, Hanif Yahya, menyebut IDI sebagai indikator penting dan sangat berguna karena bisa melihat kemajuan demokrasi Indonesia. Tidak sebatas aspek politik, tapi juga membahas secara luas dalam kegiatan sosial politik. Konsep demokrasi dan pengukurannya diukur dari ciri khas persoalan demokrasi di Indonesia. “IDI membantu perencanaan politik, sesuai asas demokrasi atau belum. Dari sana bisa mengambil langkah kinerja demokrasi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, peran parpol masuk sebagai bagian penilaian IDI, dengan indikator kegiatan kaderisasi parpol dan persentase perempuan sebagai pengurus parpol. Peran parpol sangat penting untuk pendidikan politik ke kader, masyarakat, generasi muda, termasuk mahasiswa. Sementara persentase perempuan menjadi pengurus parpol sebagai penanda adanya keadilan generatif.

Sebagai pembicara berikutnya, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengaku bersyukur lembaganya tidak ikut menyumbang dalam variabel penurunan demokrasi. Dia juga menguraikan upaya KPU meningkatkan kinerja, yang ouputnya menjaga penilaian indeks demokrasi. Termasuk upaya KPU untuk menyiapkan anggaran Pilkada Serentak 2024 sejak dini, agar hak politik publik tidak terganggu kekurangan anggaran.

“Jangan sampai sudah masuk NPHD kemudian anggarannya dikoreksi. Kalau sampai anggaran dimainkan, saya batalkan Pilkada. KPU itu urusannya Pemilu, (kalau di) Pilkada itu sifat KPU membantu karena tidak ada lembaga (lain) yang menjalankan,” tegasnya.

Sebagai aktivis perempuan, DAP Sri Wigunawati turut menyoroti minimnya pengurus parpol dari perempuan. Padahal proses rekrutmen perempuan harus ditempatkan 30 persen di parpol dan legislatif.

Baca juga :  Bali Borong Emas Eksibisi Selancar Ombak PON Papua

Soal berkurangnya keluhan warga di media massa, dia menilai bukan karena tidak ada keluhan, melainkan masyarakat malas mengeluh karena solusinya tidak ada. “Dulu ada simakrama yang dilakukan Gubernur (Mangku Pastika) dan adanya podium bebas bicara di Renon, itu efektif untuk masyarakat mengeluh. Kalau bisa ini didorong untuk dipertimbangkan (agar diadakan lagi),” pintanya.

Dalam webinar itu, hadir juga anggota Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra; akademisi Undiknas, Dr. Nyoman Subanda; dan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.