“Nakula Effect” Bikin Waswas Penyelenggara Pemilu, Kontestasi Pasti Picu Ketidakpuasan

  • Whatsapp
SUASANA kegiatan pengundian nomor urut peserta Pilkada Denpasar 2020 dilaksanakan KPU Denpasar. Meski sudah berjalan sesuai aturan, penyelenggara pemilu tetap menanggung risiko diadukan melanggar kode etik seperti menimpa komisioner AA Raka Nakula. Foto: hen
SUASANA kegiatan pengundian nomor urut peserta Pilkada Denpasar 2020 dilaksanakan KPU Denpasar. Meski sudah berjalan sesuai aturan, penyelenggara pemilu tetap menanggung risiko diadukan melanggar kode etik seperti menimpa komisioner AA Raka Nakula. Foto: hen

DENPASAR – Putusan DKPP yang memvonis komisioner KPU Bali, AA Raka Nakula, melanggar kode etik karena dinilai tidak berinovasi secara regulasi dalam menangani laporan dana kampanye Dr. Somvir, melahirkan efek samping terhadap jajaran penyelenggara pemilu di Bali. “Nakula effect” itu membuat beberapa komisioner KPU dan Bawaslu di Bali jadi meragu dalam bekerja. Apalagi tahapan pelaksanaan Pemilu-Pilkada Serentak 2024 sudah di depan mata.

Salah satu komisioner KPU salah satu kabupaten di Bali bertutur, putusan DKPP itu sangat di luar dugaan. Sebab, yang diadukan dalam kasus itu sesungguhnya Bawaslu Bali, bukan KPU Bali. Apalagi secara regulasi KPU hanya bersifat menerima laporan dana kampanye, dan tidak ada kewajiban menindaklanjuti jika kantor akuntan publik menyatakan laporan dana kampanye parpol itu memenuhi asas kepatuhan.

Bacaan Lainnya

Nggak nyangka putusannya bisa seperti itu, kasihan Pak Agung Nakula. Malah ada teman ngira Bawaslu yang kena sanksi karena tidak menindaklanjuti aduan. Jadi waswas ke depan ini,” sebut sumber yang tidak berkenan disebut identitasnya itu, Kamis (2/9/2021).

Sumber lain yang juga komisioner KPU salah satu kabupaten di Bali mengakui “Nakula effect” itu sangat mempengaruhi kinerjanya menyiapkan Pemilu-Pilkada Serentak 2024. Sudah bekerja sesuai aturan, tupoksi dan kewenangan saja masih salah, terus harus bagaimana lagi? Bernada menyindir, dia menilai putusan DKPP itu “unik” karena komisioner KPU disuruh melakukan langkah-langkah yang tidak diatur dalam aturan main.

Baca juga :  Gubernur Koster Minta PMI Disiplin Jalani Karantina, Transmisi Lokal Produk Ketidakdisiplinan

“Melakukan langkah-langkah yang sudah diatur saja masih salah, apalagi berimproviasi melakukan sesuatu yang tidak diatur? Serba-salah kan?” ketusnya.

Salah seorang komisioner Bawaslu di Bali menilai, sangat lucu DKPP menjatuhkan sanksi melanggar etik kepada orang yang menjalankan tugas sesuai regulasi. Putusan “aneh” itu terjadi, kata dia dengan nada guyon, karena hakim DKPP bukan semuanya orang hukum tapi memaknai hukum yang dikaitkan dengan etik. Hanya Ida Budhiati yang dia ketahui berlatar belakang pendidikan hukum, sedangkan hakim lainnya tidak. “Disuruh membuat terobosan hukum, nanti dibilang melampaui kewenangan,” sindirnya.

Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, yang dimintai tanggapan adanya waswas jajaran KPU di kabupaten/kota di Bali akibat sanksi terhadap koleganya, AA Raka Nakula, itu terkesan sangat berhati-hati menjawab. Dia menyebut sepatutnya peristiwa ini dimaknai sebagai pesan, agar para komisioner KPU bekerja sangat teliti dalam setiap lakukan proses tahapan Pemilu dan Pilkada. Bekerja harus sangat cermat, dan sangat hati-hati dalam membuat kebijakan.

“Ketika kita sudah melakukan sesuai mekanisme tapi tetap masih bisa dianggap salah, terutama dalam hal etik, karena ini terkait profesionalisme. Profesionalisme itu diinterpretasikan secara subjektif, bukan objektif, jadi berdasarkan persepsi. Karena itu mari sangat hati-hati bekerja,” ucap komisioner yang, dalam kasus yang sama dengan Agung Nakula, divonis oleh DKPP tidak melanggar etika dan direhabilitasi.

Baca juga :  Distan Denpasar Gelar Kastrasi dan Vaksinasi HPR

John tidak menepis dampak psikologis pasti ada untuk koleganya di KPU. Namun, kembali dia mengajak semua komisioner memandang itu sebagai pembelajaran, bukan beban. Apalagi tahapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan. Yang dapat dilakukan yakni maksimal menjalankan etika profesionalisme sesuai kemampuan, meski ukurannya tidak jelas.

“KPU itu menangani kontestasi politik, berarti akan ada pihak yang puas dan tidak puas. Bagi yang tidak puas, pasti ada penilaian KPU tidak profesional bekerja. KPU itu bukan alat pemuas semua pihak, tapi seyogianya bagaimana caranya dapat memberi kepuasan semua pihak dengan kerja seprofesional mungkin. Itu pelajaran yang bisa dipetik,” tandas mantan Ketua KPU Denpasar tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.