Moeldoko, Benci tapi Rindu Demokrat

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

Tidak pernah KSP Moeldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti (partai) ini. Jadi, tidak ada hak apapun bagi KSP Moeldoko atas Partai Demokrat.”

Penggalan di atas adalah kutipan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Amerika Serikat atas putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan judicial review AD/ART PD yang diajukan eks kader PD, seperti dikutip dari www.detik.com pada Kamis (11/11/2021).

Bacaan Lainnya

Sebagai ketua umum termuda di Indonesia, pernyataan politik AHY sejak isu kudeta Demokrat setahun terakhir cukup menarik untuk disimak. Jika menyinggung Moeldoko, senior di Akabri Darat sekaligus rival politiknya di era kiwari, AHY selalu menambah embel-embel “KSP” yang merupakan singkatan dari Kepala Staf Kepresidenan, setiap membahas dinamika Demokrat. Dalam setiap pemberitaan, AHY dan sejumlah petinggi PD melekatkan KSP sebelum menyebut nama Moeldoko. Seakan elite PD khawatir jika menyebut nama Moeldoko saja pesan politik mereka kurang kencang amplifikasinya di ruang publik.

Mencermati gaya komunikasi politik elite Demokrat itu, sekurang-kurangnya bisa dimaknai dalam tiga hal. Pertama, pelabelan itu jelas dilakukan untuk mengirim pesan kepada publik, terutama kader yang loyal, bahwa partai sedang dirongrong pihak luar. Secara halus AHY menyodorkan logika permisif: jika PD ada kemunduran atau keguncangan, itu semata-mata gegara gempuran eksternal sebagai biang keroknya. Dengan lain ucap, bukan karena lemahnya kinerja atau orkestrasi struktur PD dengan AHY sebagai impresarionya.

Baca juga :  Rancangan Anggaran Pilkada Buleleng Mulai Digarap

Selalu menyebut “KSP Moeldoko”, disengaja atau tidak, AHY memposisikan Moeldoko sebagai bagian dari penguasa. Melabeli Moeldoko adalah begal politik, alih-alih secara personal, AHY secara tidak langsung menggiring opini publik bahwa (aparat) pemerintah sebagai begal politik itu sendiri. Tujuannya, meminjam pendapat Lord Windlesham (1973), yakni membuat penerima pesan berperilaku tertentu seperti diinginkan komunikator.

Menerapkan strategi komunikasi semacam ini, AHY mendapat keuntungan politis karena memposisikan diri atau diposisikan sebagai sosok berani dan konsisten melawan penguasa; sikap yang dimainkan Megawati saat PDIP konsisten sebagai oposan Demokrat dan SBY sejak 2004 sampai 2014. Ada efek elektoral untuk menampung para pihak yang kecewa dengan penguasa sekarang tentunya, dengan menjadikan Demokrat sebagai kanal prioritas menyalurkan aspirasi politiknya.

Kedua, dengan selalu menyebut KSP Moeldoko, AHY jelas memainkan stigmatisasi untuk menjadikan lema itu sebagai simbol resistensi bagi loyalisnya. Sosiolog Pierre Bourdieu mengatakan, untuk membuat suatu produk laku keras di pasaran, maka produk itu harus bisa dijadikan gaya hidup. Meminjam pernyataan itu, maka dengan terus memainkan isu kudeta PD oleh KSP Moeldoko, AHY menjadikan isu tersebut sebagai “gaya hidup” kader Demokrat agar tetap loyal kepadanya.

Seakan tidak cukup menempelkan “KSP”, wacana lain yang diamplifikasi yakni langkah politik Moeldoko mencoreng nama baik Presiden Jokowi. Petinggi Demokrat, terutama AHY, selalu menautkan prahara internal mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Jokowi. Bahwa pola komunikasi ini cukup jitu menarik perhatian Jokowi atau lingkaran dalamnya, tapi pada saat yang sama juga menunjukkan Demokrat kering isu untuk menjaga survivalitas mereka di jagat politik nasional. Meski demikian, jalan ini relatif efektif menyolidkan internal untuk bersatu melawan pihak yang diopinikan sebagai musuh bersama, Moeldoko salah satunya. Dengan lain ucap, sekali lagi, AHY membangun logika kebesaran Demokrat hanya akan terjegal jika ada manuver atau provokasi pihak luar.

Baca juga :  Bali United Menyodok Urutan Dua Setelah Libas Barito Putera

Ketiga, bicara tahun politik 2024, dengan terus menggiring ke Jokowi, sejak dini AHY secara tidak langsung sudah mengumumkan tidak akan bersekutu dengan PDIP. Suka tidak suka harus diakui, selain Megawati, saat ini yang juga menjadi simbol PDIP adalah Jokowi. Menempatkan diri berhadapan dengan Jokowi maka segendang sepenarian dengan menjadi seteru PDIP. Hal ini jelas tidak sulit, mengingat faktor historis antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak harmonis dengan Megawati sejak 2004 silam. Bahkan kerja keras lobi SBY untuk memastikan Taufik Kiemas, suami Megawati, menjadi Ketua MPR RI juga tak mampu meluluhkan hati Megawati untuk mengajak partainya masuk koalisi pemerintahan SBY tahun 2009 lalu.

Dari uraian di atas, tidak berlebihan rasanya bila Moeldoko ditabalkan sebagai sosok yang “dibenci tapi dirindu” Demokrat. Dibenci karena dianggap sebagai aktor intelektual yang menggerakkan sejumlah pentolan untuk menggergaji hegemoni trah SBY di Demokrat; dirindu karena namanya selalu disebut AHY sebagai primus inter pares Demokrat dengan motif tertentu. Isu Moeldoko juga merupakan strategi Demokrat untuk tetap menjadi media darling, di tengah minimnya kontribusi isu partai berlambang mercy ini sebagai oposan berkualitas pemerintah yang dapat memantik rasa penasaran publik. Dan, suka tidak suka, isu “KSP Moeldoko” itu juga dapat dimaknai sebagai sebagai kendaraan survivalitas politik AHY dan Demokrat. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.