Memupuk Asa di Jilid 2 Giriasa

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

SITUASI pandemi Covid-19 saat ini tidak bisa dimaknai secara biasa, harus luar biasa. Dipastikan melanjutkan pemerintahan pada periode kedua, setumpuk tugas dan tanggung jawab menanti duet Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (Giriasa) memimpin Badung. Segudang harapan rakyat disodorkan ke paslon tunggal ini, karena efek pandemi belum juga menunjukkan gejala akan pergi dari bumi. Apa saja tantangan yang menanti?

Bidang ekonomi menjadi titik balik semua kebijakan publik Giri Prasta selaku Bupati, minimal tidak lebih buruk dibanding tahun 2020 yang menumbangkan banyak sektor. Pemulihan ekonomi sekaligus dapat sebagai pintu masuk membuat habitus baru bagi warga Badung, yang selama ini sangat dimanjakan pelbagai kebijakan. Yang bersifat tunai dan populis seperti santunan yang kurang menghadirkan efek ekonomi berantai, kini saatnya direm, jika perlu dihilangkan. Kalaupun dipaksakan berjalan, toh posisi keuangan tidak memungkinkan dalam waktu dekat.

Bacaan Lainnya

Alih-alih tampil bak Sinterklas dengan bagi-bagi PHR ke kabupaten lain secara jor-joran, Giriasa harus memikirkan bagaimana menyelamatkan rakyat Badung dulu. Mulai positifnya pertumbuhan ekonomi Bali 1,66 persen dibanding triwulan sebelumnya, menjadi ciri positif menggeliatnya roda ekonomi, termasuk di Badung, yang mengandalkan pariwisata. Ini juga momen tepat memberi stimulus kepada sektor yang selama ini menyangga Badung sebelum pandemi, misalnya pertanian dalam arti luas.

Baca juga :  Ketua DPRD Gianyar Bagikan Sembako dan Nasi Kotak

Kini juga waktunya membangun habitus dan animo untuk memperhatikan potensi ekonomi tanpa menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung. Misalnya memberi ruang lebih kepada sektor perdagangan daring, dengan tumpuan di bidang makanan dan minuman. Dalam APBD 2021, Badung masih bergantung pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran (PHR). Tetapi, dengan belum jelas kapan dibuka pasar pelancong Australia, separuh mengkhayal jika berharap PHR dapat sama seperti sebelumnya.

Dalam ranah kebijakan, Giri Prasta seyogianya lebih banyak mendengar dan menjalankan kebijakan yang dirancang para birokratnya. Dalam sistem pemerintahan, ada dua unsur penting mengelola kebijakan publik, yakni politisi dan birokrasi. Birokrasi memang berjalan statis, tapi ada regenerasi yang merancang dan memastikan kebijakan pemerintah terjaga dari waktu ke waktu. Sementara politisi “lahir” lima tahun sekali dan memegang keputusan akhir.

Progresivitas birokrat dapat dimanifestasikan dengan meminjam konsep perusahaan swasta, yakni memberi target kemampuan kerja saat lelang jabatan. Kalau tidak sanggup, silakan mundur. BPKAD sebagai pemegang kunci brankas pemerintah, mesti diduduki orang profesional, tegak lurus dengan realitas, dan berani berbeda sikap kepada Bupati untuk menguraikan keadaan sesungguhnya.

BPKAD idealnya juga sejalan dengan Kepala Bappeda agar berkelindan antara das sollen dan das sein. Jika BPKAD dan Bappeda tidak sejalan, kepala OPD bisa jadi “korban”. Sebab, mereka selalu dianggap tidak mampu menerjemahkan Bupati punya mau. Padahal persoalan terbesar di Badung sejak 2018 adalah ketersediaan anggaran.

Baca juga :  Petakan Kesiapan Protokol Kesehatan, KPU Bali Siapkan Simulasi di TPS

Dari obrolan dengan sejumlah birokrat di Badung, Giri disebut sering menentang, bahkan mematahkan, kebijakan yang dirancang pembantunya. Memang, wajar Giri ingin ada akselerasi kebijakan melihat tingginya APBD Badung “saat itu”. Namun, meski terlihat bares, kebijakan progresif itu justru menyebabkan keuangan Badung defisit, sehingga sejumlah program OPD tidak berjalan akibat terkena pisau realokasi anggaran.

Angka keterpilihan Giriasa yang mencapai 94,69 persen di Pilkada bisa dimaknai sebagai tingginya ekspektasi rakyat untuk diajak keluar dari limbung ekonomi. Minimal jejak kebijakan Tri Kona yakni lahir, hidup dan mati ditanggung pemerintah sejak 2016 sampai 2018, tidak degradasi menjadi Tri Kone (tiga katanya). Publik niscaya berharap kebijakan progresif itu cepat dijalankan sesuai janji kampanye, apalagi Giriasa tinggal melanjutkan pemerintahan.

Dibekali dengan potensi PHR yang menggiurkan, Badung idealnya menjadi inspirasi bagaimana mengelola APBD besar dan membuat kebijakan secara wajar, tanpa menghadirkan masalah di kemudian hari. Intinya, mengelola APBD jangan ugal-ugalan. Badung ke depan wajib dapat menerapkan kebijakan berkeadilan, suatu jargon yang digaungkan calon penantang dari Golkar, Diatmika-Muntra, sebelum kemudian paslon ini “dikebiri” dalam perjalanan menuju rekomendasi oleh elit Golkar sendiri.

Berpijak dari kemenangan tersebut, di titik ini pentingnya Giriasa mengelola harapan pemilihnya. Pun mesti mengatasi kekecewaan para pendukung Diatmika-Muntra yang masih disalurkan lewat media sosial. Dituntut bijak sebagai pemimpin, Giriasa seeloknya menemukan formula agar suara-suara tidak suka kepadanya yang disalurkan lewat kolom kosong, selekasnya mendapat jawaban, alih-alih dipakai alasan untuk balas dendam.

Baca juga :  Muazzim Diamanatkan Pimpin PAN NTB

“Menang tanpa berperang” sudah dilalui, kini waktunya merintis asa dan meniti jalan merangkul semua demi Badung Hebat yang dicita-citakan. Ingat, kacaunya pengelolaan anggaran pada periode pertama jangan sampai terulang di periode kedua. Mampukah Giriasa? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.