MEGAWATI pernah direndahkan kemampuan berpolitiknya ketika era Orde Baru, karena hanya berstatus “ibu rumah tangga”. Selain karena partainya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), termasuk partai gurem, terlahir sebagai perempuan menjadi titik sentral serangan ke politisi dengan sapaan Mbak Mega itu. Setelah 1999, sejarah menabalkan ikon perlawanan rezim Soeharto tersebut menjadi perempuan pertama yang menjabat Wapres dan, dua tahun berselang, sebagai Presiden Republik Indonesia.
Bali memiliki dua kisah mirip: pencalonan Ni Putu Eka Wiryastuti di Pilkada Tabanan 2010, dan IGA Mas Sumatri di Pilkada Karangasem 2015. Terlepas dari strategi politik dan dramaturgi di panggung depan maupun panggung belakang ala Erving Goffman, rakyat Bali mencatat Eka Wiryastuti dan Sumatri melenggang sebagai pemenang. Berhubung keduanya sama-sama perempuan, jika Eka bisa dua periode, mampukah Sumatri dua periode juga?
Kehadiran kandidat perempuan dalam pilkada di Bali tampaknya mengukuhkan pemikiran sosiolog Manuel Castells. Dalam perspektifnya, perempuan dalam kancah politik menumbangkan budaya patriarki, sekaligus menguatnya pembentukan pola pikir gender dengan variabel yang mendukungnya. Pada kondisi ini, lahir perubahan elementer di kaum perempuan dalam bidang sosial, politik dan budaya di wilayah privat maupun publik. Singkat kata, melawan konstruksi bahwa kaum Adam mendominasi pembagian kerja dan peran.
Sebagai pembanding, penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait peran perempuan sebagai kepala daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan pandemi Covid-19 dalam kebijakan berperspektif gender, menghasilkan temuan menarik. Dalam diskusi “Perempuan Kepala Daerah dan Kebijakan Berperspektif Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pandemi Covid-19”, Selasa (30/6/2020), peneliti pusat penelitian politik LIPI, Kurniawati Hastuti Dewi, menyebut komitmen politik perempuan sangat penting. Wacana baru menyebut perempuan memiliki karakteristik unik dan bukan homogen.
Berdasarkan kajian kualitatif, perempuan dinilai dapat mengeksplorasi diri lebih luas agar aspirasinya didengar. Jika perempuan menjadi kepala daerah, latar belakang akademik sangat berpengaruh pada persoalan perempuan di wilayahnya. Modal sosial bisa dimaksimalkan dengan mengkapitalisasi modal individu seperti dalam konteks partai, bisnis, dan lainnya dengan organisasi perempuan.
Pada Pilkada 2020, Sumatri satu-satunya perempuan yang muncul. Jika mampu terpilih kembali, dia akan mewariskan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik lokal, bahkan lebih unggul dibanding Sumantara AP, misalnya, yang hanya satu periode.
Mengilas ke Pilkada 2015, kemenangan Sumatri berduet dengan I Wayan Arta Dipa (yang menjadi rival pada Pilkada 2020) sejatinya penanda masyarakat Karangasem secara umum belajar lepas dari cengkeraman budaya patriarki. Walau belum menerima sepenuhnya kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala bidang, sekurang-kurangnya warga Karangasem tidak menolak perempuan sebagai kepala daerah.
Pilihan Partai Nasdem kali pertama berani mencalonkan Sumatri juga menarik. Sebab, Sumatri saat itu sempat mendaftar ke PDIP, dan memiliki kans cukup kuat menjadi calon Bupati. Tetapi, karena “takdir” saja plus mendengar manuver pesaingnya di PDIP untuk mendapat tiket kandidat Bupati, makanya dia berlabuh ke Nasdem.
Tantangan terbesar bagi Sumatri yang menggandeng Made Sukerana (Massker), jika dipercaya kembali masyarakat Karangasem, yakni bagaimana dia sebagai perempuan mampu lebih memberdayakan perempuan di pemerintahannya. Tentu akan menjadi ironi ketika Sumatri yang menjadi simbol kesetaraan perempuan dalam peluang dan kemampuan manajerial pemerintahan, justru tidak mampu menularkan kapabilitas itu dalam memilih “kabinetnya” dengan memberi kuota proporsional kepada perempuan. Berapa jumlahnya tidak terlalu penting, tapi sekurang-kurangnya dia dapat mengadopsi kuota perempuan caleg minimal 30 persen di satu partai.
Menjadi satu-satunya kandidat perempuan, seyogianya Sumatri mampu merengkuh porsi lebih besar dari suara perempuan di Karangasem. Tidak sekadar mengantarkan Sumatri sebagai pemenang, kelebihan itu niscaya juga berimplikasi terhadap makin beratnya tanggung jawab Sumatri untuk emansipatoris atau menyadarkan perempuan Karangasem tentang potensi mereka. Secara minimalis, pada periode kedua tantangan Sumatri untuk mengamplifikasi bahwa inferioritas perempuan hanya mitos belaka sebagai bagian strategi kepentingan kaum laki-laki. Gus Hendra
