SEPERTI sudah diprediksi sebelumnya, Mahfud Md akhirnya dideklarasikan sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023). Mengenakan baju warna hijau, yang kerap diidentikkan dengan citra Islam, Menkopolhukam itu hadir di DPP PDIP saat diumumkan Megawati Soekarnoputri sebagai peserta Pilpres 2024. Hanya, kader terbaik PDIP, Presiden Jokowi, absen karena ada tugas negara di China. Soal benturan acara deklarasi Mahfud dengan jadwal Jokowi ke China itu disengaja atau “kecelakaan” belaka, hanya mereka yang tahu.
Dalam konteks panggung belakang, pemilihan Mahfud bisa dibaca sebagai berikut. Pertama, negosiasi berbuah kesepakatan yang dapat meyakinkan Megawati dan koalisi, Mahfud bukan sebagai ancaman pada Pilpres 2029 jika Ganjar menang Pilpres 2024. Minimal tidak nafsu jadi pesaing alias loyal sebagai pendamping Ganjar. Kedua, mengonfirmasi bahwa Jawa Timur menjadi Kurusetra penentu untuk menggaet kemenangan. Popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas Mahfud dipercaya sanggup menandingi Muhaimin Iskandar untuk di lumbung suara NU atau muslim.
Ketiga, PDIP mengirim pesan sangat serius menata penegakan hukum ke depan, terutama korupsi, dengan memilih sosok Mahfud yang lurus dan disukai publik dalam persoalan hukum. Bagaimana Mahfud berteriak kencang saat pengusutan kasus Irjen Ferdy Sambo tersendat-sendat, juga berani berbeda suara membahas wacana penundaan Pemilu; isu yang diduga diorkestrasi Istana dengan menggunakan menteri tertentu sebagai motor penggerak.
Ketika bacawapres Ganjar terjawab, akankah otomatis Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi cum Wali Kota Solo, kader PDIP, usia 35 tahun, betulan jadi bacawapres Prabowo Subianto? Peluang Gibran cawapres sangat menarik disimak, karena hari ini Prabowo merupakan capres paling diuntungkan dalam skenario buruk sekalipun. Andai Pilpres dua putaran, kecil kemungkinan Prabowo tidak lolos. Pendukung Anies atau Ganjar juga lebih mudah digerakkan hijrah ke Prabowo ketika dia mesti bertarung melawan salah satu di antaranya. Ideologi pendukung Anies yang banyak condong ke “kanan”, agak sulit digiring ke kubu Ganjar yang dominan “kiri tengah”. Begitu sebaliknya.
Sinyal lain adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, Senin (16/10/2023). Meski tetap menetapkan usia minimal 40 tahun untuk ikut kontestasi Pilpres, ada frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Menimbang prolog, petitum dan epilognya, sulit mengelak tudingan putusan ini sebagai “karpet Aladin” bagi Gibran.
Dan, seperti diperkirakan sebelumnya, putusan MK akan disambung dengan terlontarnya pelbagai isu untuk mendelegitimasi pihak yang diuntungkan. Salah satu isu yang kian kencang disuarakan adalah politik dinasti ala Jokowi dan karma politik. Sampai-sampai MK diplesetkan menjadi “Mahkamah Keluarga”, karena Ketua MK, Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi atawa paman dari Gibran. Apa relevan isu politik dinasti dalam sistem demokrasi, itu lain soal.
George HW Bush adalah Presiden Amerika Serikat ke-41 periode 1989–1993, anak senator Prescott Sheldon Bush dan Dorothy Walker Bush. Salah satu anaknya bernama George Walker Bush, Gubernur Texas ke-46 yang kemudian menjabat Presiden Amerika Serikat ke-43 periode 2001-2009. Jika mengambil contoh ini, jelas George HW Bush melakukan politik dinasti di negara demokrasi dalam perspektif yang sama seperti diarahkan ke Jokowi.
Masalahnya, dalam demokrasi prosedural, praktik semacam ini tidak ada hal yang dilanggar. Kenapa? Karena bapak dan anak terpilih melalui pemilu. Jika konstituen suka, silakan pilih. Jika tidak, pilih calon yang lain. Meminjam istilah Romahurmuziy, Jokowi itu petarung demokrasi yakni orang yang memperjuangkan kepentingan politik melalui jalur demokrasi.
Kembali ke soal apakah pasti Gibran akan jadi cawapres Prabowo, secara semiosis, bangun kekuatan impresi popularitas Jokowi adalah pencitraan tidak berjarak dengan keseharian rakyat, sehingga mudah dijual dengan jargon “Jokowi adalah kita”. Bahwa Gibran kini jadi pemantik konflik, bisa jadi hanya sebagai alat Istana untuk memaksa “Teuku Umar” melakukan renegosiasi terkait pencapresan Ganjar.
Jika berani Jokowi mengizinkan Gibran menyeberang ke Prabowo, berarti legacy sebagai orang merakyat akan lenyap, berganti imaji drakula penghisap kuasa. Bahwa elektabilitas Gibran sangat menggiurkan, sangat mungkin karena belum ada narasi kuat mempengaruhi sentimen negatif publik. Kasus merosotnya elektabilitas Ganjar setelah menolak kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang rencananya di Indonesia, bisa jadi rujukan bagaimana publik merespons sikap figur dalam menyikapi isu.
Bila kemudian Jokowi tidak mengizinkan Gibran ke Prabowo, bisa jadi kegaduhan selama ini by design sebagai upaya political deception untuk agenda lebih besar. Rasanya ongkos politik runtuhnya pencitraan Jokowi selama ini terlalu mahal untuk dibarter Gibran jadi cawapres Prabowo. Kalau menang, Gibran akan “tersandera” sebagai sosok muda yang dicitrakan oportunis, haus jabatan, dan tidak berintegritas. Kalau kalah, masa depannya di politik sangat mungkin tamat, terutama di loyalis PDIP.
Lagipula jadi atau tidak Gibran mendampingi Prabowo nanti, sosoknya sudah mendapat over exposure dari media dan mencengkeram kuat di benak publik. Kedewasaan politik Gibran juga terasah sejak beberapa bulan terakhir. Intinya, promosi Gibran sudah berhasil, soal apakah akan “dijual” sekarang atau lima tahun lagi, sepenuhnya bergantung agenda dan kalkulasi kelompok Jokowi.
Sebagai penutup, mengutip Nikita Kruschev, politisi pada dasarnya sama saja: mereka berjanji membangun jembatan bahkan ketika sungainya tidak ada. Jadi, publik seyogianya diedukasi berpolitik secara rasional, bukan emosional, bahwa semua bermuara ke kepentingan menuju kekuasaan. Fakta itu suci, interpretasi itu bebas. Bergantung rakyat mau memilih yang mana, karena itulah esensi demokrasi. Gus Hendra
