DENPASAR – Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, memberi garansi jajaran KPU di Bali yang menyelenggarakan Pilkada 2020 bekerja secara profesional. Jika ada pihak yang menilai KPU bekerja tidak sesuai aturan main, dengan tangan terbuka dia menyilakan mempersoalkan pelanggaran tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Apa ada yang tidak profesional sejauh ini? Kalau ada, silakan tunjukkan, jangan hanya lempar isu,” ujarnya dengan nada kalem, Selasa (20/10/2020).
Lidartawan mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Senin (19/10/2020) lalu. Meski tidak menyebut ada atau tidaknya yang sejauh ini merugikan paslon yang diusung Golkar, Sugawa berharap penyelenggara bekerja profesional. Sebab, kata dia, perubahan suksesi kepemimpinan lewat Pilkada 2020 sulit terwujud jika penyelenggara tidak profesional.
Menurut Lidartawan, semua KPU kabupaten/kota yang menjalankan pilkada menandatangani pakta integritas untuk bekerja profesional. Dia pun mengingatkan para komisioner tersebut terpilih melalui serangkaian tes sedemikian ketat, ibarat diwajibkan bisa seperti manusia setengah dewa. Dia pribadi sebagai pengawas KPU kabupaten/kota selalu mengingatkan mereka tegak lurus sesuai aturan main.
“Diingatkan sudah, DKPP juga ada, lalu apa lagi masalahnya? Kalau terbukti ada yang tidak profesional, ada mekanismenya, silakan melapor, jadi jangan cuma melempar isu,” seru mantan Ketua KPU Bangli dua periode itu.
Walau pernyataan Sugawa terkesan menyengat, Lidartawan tidak mau baper menanggapi. Alih-alih menilai sebagai serangan terhadap integritas KPU, dia lebih melihatnya sebagai bentuk mengingatkan agar KPU selalu fokus dan lurus bekerja. Ketika ada komisioner yang terbukti melakukan kecurangan misalnya, dia bilang pasti diberhentikan oleh DKPP.
Sebaliknya, kepada para paslon, Lidartawan juga mengingatkan agar tidak menjalankan strategi politik uang demi meraih kemenangan. Sebagai kontestan, ulasnya, semua paslon wajib siap kalah dan siap menang. Jangan sampai gegara kalah pilkada, paslon lalu mencari kambing hitam.
“Kita bicara profesional itu harus berdasarkan data, bukan ‘katanya, katanya’ begitu. Sejauh ini saya tidak melihat indikasi KPU tidak profesional, semoga saja sampai selesai (pilkada) tidak ada yang begitu,” pungkasnya. hen
