Laporan Dana Kampanye Paslon Idealnya Sesuai Kenyataan

  • Whatsapp
LIDARTAWAN memaparkan persoalan laporan dana kampanye paslon di Pilkada 2020 saat rapat koordinasi bersama KPU kabupaten/kota di KPU Bali, Senin (9/11/2020). Foto: gus hendra
LIDARTAWAN memaparkan persoalan laporan dana kampanye paslon di Pilkada 2020 saat rapat koordinasi bersama KPU kabupaten/kota di KPU Bali, Senin (9/11/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Laporan dana kampanye paslon untuk kebutuhan Pilkada 2020 sejauh ini masih dengan variabel sebatas apakah patuh atau tidak melaporkan ke KPU. Namun, sejauh mana kebenaran dari laporan tersebut bukan dalam domain KPU. “Harus disadari bahwa aturan yang ada sekarang ini hanya soal patuh atau tidak. Yang kita dorong itu adalah agar laporannya itu benar atau tidak,” cetus Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat rapat koordinasi pelaporan dana kampanye bersama KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020, Senin (9/11/2020).

Menurutnya, bisa saja paslon dalam membuat laporan sekadar menuliskan nominal tertentu. Misalnya menulis sumbangan kampanye dengan angka relatif kecil, atau malah nihil, tapi realitanya paslon itu melakukan banyak kegiatan selama masa kampanye. Laporan seperti itu jelas tidak logis. Padahal sekecil apapun sumbangan pihak luar, semua mesti dicatat dalam laporan dana kampanye. “Aturannya memang begitu, jadi ya rekan-rekan jangan ada pemikiran lain lagi,” cetusnya.

Bacaan Lainnya

Menariknya, Lidartawan juga “menguliti” internal dengan mengingatkan mereka harus introspeksi diri jika ada paslon salah dalam menulis laporan dana kampanye. Kata dia, KPU jangan cuma bisa menyalahkan paslon jika salah input, tapi juga mesti mengecek apakah KPU sudah benar memberitahu mereka caranya? Jangan-jangan kesalahan pelaporan paslon justru dipicu KPU yang tidak mampu menjelaskan secara detail.

Baca juga :  Pulang Kampung, 140 PMI Asal Buleleng Harus Jalani Karantina Mandiri 14 Hari

“Dari KPU RI memberitahu KPU provinsi, kemudian ke KPU kabupaten/kota, lalu ke paslon. Kita harus cek biasnya di mana itu kalau ada kesalahan? Karena itu, saat bimtek laporan keuangan (yang ikut) harus orang yang paham keuangan,” serunya.

Bagi komisioner yang mengikuti bimtek, sambungnya, disarankan minta contoh cara pelaporan keuangan sesuai yang dialami. Lidartawan mengakui jajaran KPU Bali juga harus banyak belajar soal laporan dana kampanye. Dia berkata menyarankan KPU RI mengundang lebih dari satu komisioner untuk bimtek soal laporan dana kampanye ini, agar ilmu dari bimtek benar-benar meresap.

Anggota KPU Bali, AA Raka Nakula, turut mengingatkan jajaran KPU kabupaten/kota tentang batas akhir pelaporan dana kampanye itu. Jangan sampai ketika menjelang batas akhir baru dilaporkan, dan ini akan menyulitkan KPU sendiri.

Gayatri dari Ikatan Akuntan Indonesia Bali sebagai narasumber menambahkan, sebaiknya KPU memilih kantor akuntan publik yang ada di Bali. Tujuannya agar lebih mudah berkoordinasi jika ada kesulitan. “Kalau memakai kantor akuntan publik di luar Bali, akan ada beban transportasi dan akomodasi yang dimasukkan dalam anggaran audit tersebut,” jelasnya.

Jika misalnya paslon atau parpol kesulitan mencari akuntan untuk membuat laporan, dia menyarankan bisa mencari para mahasiswa akuntansi yang ada di kampus-kampus. “Mereka hanya perlu diberi pelatihan sebentar saja, tapi bisa lebih murah,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.