MATARAM – KPU NTB berkomitmen memastikan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan sukses. Untuk mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan sukses, dibutuhkan dukungan semua stakeholder terkait. Mulai kalangan akademisi, parpol, organisasi kemasyarakatan (ormas), NGO hingga jurnalis.
Hal itu diutarakan Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, saat menyampaikan sambutan pada Stakeholder Day Sosialisasi Pemilu 2024 dan Zona Integritas di Mataram, Rabu (7/9/2022). “Menghadapi Pemilu 2024, KPU sadar dan yakin tidak bisa sendiri dalam menyukseskan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu. Maka, dukungan stakeholder terkait menjadi penting,” cetusnya.
Menurut dia, hari pencoblosan yang berlangsung pada tanggal 14 Februari diibaratkan serupa dengan hari kebahagian. Sebab, semua elemen masyarakat akan riang gembira datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya memilih para wakil rakyat dan calon presiden pilihan.
“Tanggal 14 Februari itu saya bayangkan seperti hari yang berbahagia, yakni Independence Day. Ini serupa saat Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan gegap gempita setelah sekian lama diperjuangkan,” urainya.
Dia memastikan pertemuan bersama stakeholder adalah upaya lembaganya untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan komunikasi. Konsolidasi dilakukan agar agenda besar yakni Pemilu Serentak dengan lima kertas suara untuk pemilih dapat berjalan sesuai harapan.
“Kami sebagai penyelenggara ingin mengajak, melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung, menjaga dan menyukseskan tahapan hingga pencoblosan Pemilu 2024,” ajak Suhardi.
Terkait friksi dan polarisasi yang biasanya muncul saat ajang Pilpres, dia menilai tidak akan terjadi saat Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Alasannya, polarisasi akan terjadi saat koalisi parpol dilakukan secara nasional, tapi tidak akan terjadi saat Pilkada Serentak.
“Pengalaman kita saat Pilgub sebelumnya, justru banyak parpol nasional yang enggak linear koalisinya di daerah, termasuk di NTB. Maka kita harapkan ketegangan itu cukup terjadi saat Pilpres, tapi akan cair saat pilkada,” ulas Suhardi.
Karena semangat pemilu adalah untuk menyatukan semua elemen bangsa, sambungnya, KPU akan terus berupaya menjaga agar kebersamaan itu terus terjadi.
Dia menegaskan tidak setuju pemilu itu menceraikan anak bangsa, yang ada adalah menyatukan semua etnis dan anak bangsa. “Maka, tugas kami adalah menjaga integritas penyelenggaraan agar bisa sesuai jalur dan mekanismenya,”jaminnya.
Suhardi juga mengungkapkan tengah berjuang agar KPU NTB masuk ke Zona Integritas sesuai penilaian Menpan RB. Menuju target tersebut, perubahan pelayanan publik akan terus dilakukan. Apalagi KPU NTB empat kali berturut-turut masuk sebagai Lembaga Publik yang Informatif sesuai penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB.
Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU NTB. Agus Hilman, menambahkan, Pemilu Serentak 2024 masuk dalam peristiwa besar dalam sejarah Indonesia terkait pergantian kekuasaan secara sah. Karenanya, peran serta stakeholder sangat penting dalam ikut mengawal bersama-sama Pemilu 2024.
“Segala hal yang menyangkut teknis dan nonteknis saat tahapan hingga pencoblosan, kami butuh kolaborasi. Di era disrupsi saat ini, rentan terjadi informasi yang mengarah ke hoaks hingga politik identitas yang mudah diserap masyarakat di media sosial,” cetusnya bernada mengingatkan.
Dia juga minta stakeholder yang hadir agar segera melapor ke KPU NTB jika ada nama mereka yang dicatut oleh parpol saat masa pendaftaran sekarang ini. “Kami siap menampung segala laporan terkait pencatutan nama oleh parpol. Insya Allah, kita siapkan posko pengaduannya di kantor KPU NTB,” tandas Agus Hilman. rul
