KLUNGKUNG – Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, memimpin rapat paripurna penetapan Ranperda Perubahan APBD 2022 di Sabha Nawa Natya Kantor DPRD Klungkung, Rabu (7/9/2022). Anom didampingi Wakil Ketua I Wayan Baru dan Tjokorda Gede Agung, sedangkan jajaran eksekutif hadir dipimpin Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi membacakan pandangannya. Fraksi PDIP dibacakan I Nengah Ary Priadnya, I Nengah Mudiana membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra, I Kadek Widya Sumartika dari Fraksi Partai Golkar, Nyoman Mujana dari Fraksi Persatuan Demokrat, Putu Sri Handayani dari Fraksi Partai Hanura, dan I Wayan Mudayana dari Fraksi Partai Nasdem.
Pada prinsipnya, semua fraksi sepakat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung 2022 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda.
Namun, sebelum ditetapkan, Fraksi Persatuan Demokrat menyatakan pandangannya terhadap pemanfaatan tipping box di hotel dan pos sistem di restoran. E-retribusi yang belum kompatibel diminta segera diperbaiki, sebagai upaya memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan pajak dan retribusi pengusaha hotel dan restoran.
Dari pantauan di wilayah Lembongan, Fraksi ini menuding terjadi kebocoran pungutan retribusi. Sebab, juru pungut untuk Lembongan masih diperbantukan dari Balawista. Untuk itu mereka minta segera menyiapkan juru pungut yang bertugas untuk hal tersebut, apalagi pungutan retribusi tidak mengenal hari libur, yang justru cendrung meningkat hasil pungutan retribusinya.
“Selain itu juga harus segera membuat kajian berdasarkan data manifest boat dan jumlah karcis, agar bisa diminimalisir kebocoran pungutan. Tidak salah kita mengeluarkan anggaran lebih untuk meningkatkan retribusi,” serunya.
I Wayan Mudayana dari Fraksi Partai Nasdem minta Bupati dalam melakukan rekrutmen PPPK benar-benar dapat mengakomodir tenaga kontrak. Begitu juga tenaga satpam, tenaga kebersihan dan tenaga kesehatan yang selama ini mengabdi ikut memajukan Klungkung, bisa dicarikan solusi agar tidak dibuang begitu saja.
Terkait belanja pegawai, Fraksi Partai Hanura berpendapat semestinya setiap tahun anggaran belanja pegawai diturunkan sampai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dengan begitu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi yang dibangun Pemkab Klungkung, mempunyai pengaruh nyata dan positif terhadap beban anggaran belanja pegawai. baw
