POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Dalam ruang politik dan pemilu, suara perempuan bukan sekadar angka statistik atau pemenuhan kuota administratif. Namun, uniknya, banyak perempuan justru merasa cukup sekadar dicalonkan saja dalam kontestasi politik. Pandangan itu disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat menjadi narasumber dalam seminar pendidikan politik bagi kader perempuan Partai Demokrat dan calon kader perempuan Partai Demokrat, di Sanur, Sabtu (31/5/2025).
Ariyani menguraikan, jumlah pemilih perempuan di Bali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selisihnya relatif banyak, sekitar 40.000 orang. Pemilu 2024 mencatat sejarah baru dengan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. “Jadi, persyaratan administratif bukan jaminan keterpilihan,” paparnya.
Dia bernada menyayangkan kondisi banyak perempuan yang merasa cukup sebatas dicalonkan, padahal ruang politik menuntut aksi nyata. Politik bukan cuma soal partai. Ini soal relasi, pengetahuan, dan terutama aksi. “Kalau hanya duduk santai, siapa yang akan percaya dan memilih?” gugatnya.
Lebih jauh diutarakan, Bawaslu mendorong keterlibatan perempuan dalam kancah politik bukan sebagai sebuah pilihan, melainkan kewajiban moral dalam menjaga integritas demokrasi. Pemilu adalah ruang serius, ruang representasi rakyat. Karena itu, Bawaslu menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan, agar perempuan tidak hanya menjadi alat pemenuhan kuota, melainkan juga agen perubahan yang sungguh membela rakyat.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyatakan sepakat pentingnya peran aktif perempuan dalam panggung politik. Dia mengkritik masih banyak perempuan yang ketika sudah mendapat posisi strategis, justru memilih diam. “Kalau ibu-ibu diam di politik, bagaimana masyarakat tahu perjuangan mereka? Ini parlemen, bukan pameran seni. Di sini harus bicara, menyuarakan apa yang diperjuangkan,” serunya lantang.
Lidartawan juga membagikan pengalamannya membentuk TPS khusus perempuan, yang menurutnya justru menghasilkan partisipasi tinggi dan kerja yang lebih tertib. “Perempuan kalau dikasih ruang dan kepercayaan, hasilnya top,” pujinya.
Di sisi lain, Lidartawan tak memungkiri tantangan tak kalah pelik berupa praktik politik uang dan kampanye semu lewat baliho. Dia menilai baliho tidak hebat-hebat amat dampak elektoralnya. Justru media sosial dan pertemuan langsung jauh lebih kuat. “Tapi ingat, kerja bersih melawan politik uang tidak bisa dilakukan KPU atau Bawaslu saja. Semua pihak harus ikut serta,” ajaknya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali, I Made Artanegara, menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan. Menurutnya, ini bagian dari ikhtiar mengatasi budaya patriarki dan stereotip gender yang masih mengakar. “Kalau kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kader perempuan juga harus ditingkatkan. Harus lebih dari sekadar angka keterwakilan,” pesannya.
Dosen FISIP Universitas Warmadewa yang juga pengamat politik, I Nyoman Wiratmaja, membawakan materi mengenai pentingnya pendidikan politik bagi kaum perempuan. Dia menekankan bahwa literasi politik merupakan bekal utama agar perempuan tidak hanya hadir secara simbolik, tapi juga mampu mengambil peran strategis dalam proses demokrasi. hen
