POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Masifnya wisatawan asing berulah yang mencederai pariwisata Bali belakangan ini, jadi sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali. Saat menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (12/6/2023), Fraksi Gerindra minta Gubernur menindak tegas wisatawan macam itu. Selain itu, minta Gubernur memperhatikan persoalan infrastruktur di Nusa Penida.
Melalui juru bicara sekaligus Ketua Fraksi, Ketut Juliarta, Fraksi mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemprov Bali. Opini WTP diminta bisa linear dengan tujuan substantif, yakni ada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di seluruh Bali, dengan pembangunan yang adil dan merata. Fraksi menyarankan Gubernur agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
“Bila ada rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti, Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar dikonsultasikan solusinya kepada BPK RI agar bisa dituntaskan. Juga tidak ada tunggakan tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI,” tegasnya dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wakil Gubernur Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati.
Soal anggaran, Fraksi mencermati sering terjadi pergeseran anggaran dan perubahan kegiatan, bahkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Seperti pos Belanja Subsidi terealisasi hanya 42,25 persen dari anggaran Rp10,35 miliar. Pula penyerapan dana sebagian besar terjadi pada akhir tahun anggaran, sehingga kontribusi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jadi tidak optimal. Terkait Silpa tidak terikat Rp10,67 miliar lebih, diminta dipakai sumber pembiayaan kegiatan baru dalam APBD 2023.
Juliarta menyebut belakangan ini banyak wisatawan berulah melanggar aturan sosial, tata krama, dan bahkan berbuat kriminal di Bali. Mereka ada tinggal di vila atau kos-kosan, menyewa motor atau mobil tapi tidak tahu peraturan lalu lintas, sehingga kelihatan arogan. Ada juga malah berbisnis atau jualan di Bali. “Tindak tegas wisatawan yang melanggar aturan, bila perlu deportasi,” serunya.
Mengapresiasi Gubernur yang mampu mewujudkan Dermaga Penyeberangan Sanur-Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan, Fraksi juga mengingatkan kemacetan parah di jalan Bypass Ngurah Rai-Sanur. Ini harus segera dicarikan solusi dengan membuat jalan masuk dan keluar yang tidak langsung memotong jalur jalan. Selain itu, Fraksi mohon ke Gubernur untuk membantu rakyat Nusa Penida menangani masalah krisis air bersih. Sebab, masih banyak masyarakat belum dialiri air bersih, dan terpaksa membeli seharga bisa mencapai Rp 1 juta per bulan.
“Betapa mahalnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat hanya untuk memenuhi air bersih untuk menunjang hidup. Lalu bagaimana peran kita sebagai pemangku kebijakan?” kritiknya.
Fraksi Gerindra mengusulkan optimalisasi pengelolaan sumber mata air yang dikelola Pemprov Bali, seperti sumber mata air Guyangan, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Jika air mudah didapat masyarakat tentunya mereka tidak perlu lagi menebus air dengan harga mahal.
Terkait perkembangan pariwisata Nusa Penida yang begitu pesat, timbul beberapa persoalan, terutama terkait dengan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Nusa Penida. Jika dari lebar jalan dan juga kondisi jalan tentu masih sangat tertinggal dibandingkan jalan di Bali daratan. Ketertinggalan infrastruktur jalan ini diharap dapat diatasi agar dapat menunjang pariwisata yang berkembang di Nusa Penida.
“Harapan kami, rencana Jalan Lingkar Nusa Penida yang sampai saat ini tidak terealisasi bisa mendapat perhatian Pemprov Bali maupun pemerintah pusat. Sebab, Nusa Penida menjadi pariwisata terkenal di dunia. Kondisi infrastruktur di Nusa Penida juga menjadi cerminan pembangunan di Bali dan juga Indonesia. Jangan sampai tertinggalnya infrastruktur di Nusa Penida menjadi cerminan negatif terhadap pemerintahaan saat ini,” tandasnya. hen
