MENYERUPAI kemarau setahun dihapus hujan sehari, begitulah suasana kebatinan para elite politik kita setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan menolak pemilu sistem proporsional tertutup, Kamis (15/6/2023). Luapan kegembiraan disuarakan lewat media, termasuk media sosial. Semua partai? Tidak juga, karena elite PDIP sepertinya kalem-kalem saja menyikapi putusan MK itu.
Realitas politik usai putusan MK ini terlalu sayang jika dibiarkan berlalu. Terutama setelah pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bikin “onar” pada akhir Mei 2023 dengan mengklaim mendapat info valid bahwa “MK akan memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup”. Dalam kaitan itu, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menarik dikupas dalam perspektif komunikasi politik.
Pertama, disadari atau tidak oleh partai lain, PDIP memperlihatkan betapa mereka terampil mengendalikan isu yang disukai media untuk dilempar ke publik. Meski bukan pemohon langsung ke MK, tapi sejak awal PDIP menegaskan mendukung sistem proporsional tertutup alias coblos partai. Hanya, mereka oke-oke juga bila tetap coblos caleg yang dimulai sejak Pemilu 2009.
Kekompakan delapan partai pemilik kursi di DPR RI menolak perubahan dari sistem coblos caleg ke sistem coblos partai, tidak mampu mengguncang kepercayaan diri PDIP. Dengan retorika dan keyakinannya sendiri, PDIP anteng-anteng saja “dikeroyok” di Senayan. Sindiran insinuatif bahwa pandangan PDIP tak beda dengan otoritarian Orde Baru yang dilancarkan Denny Indrayana, yang jelas pendukung Anies Baswedan, cuma dianggap angin lalu.
Melalui pendirian itu, PDIP sedang menyatakan mereka paling siap jika pemilu dieksekusi dengan sistem apa pun. Selain memiliki kader militan dan ideologi yang jelas, konsistensi PDIP tentu tak lepas dari modal 22,26 persen kursi di parlemen, plus punya kader menjabat Presiden.
Memang, sempat ada selisih simbolik antara Megawati dengan Jokowi menyangkut siapa kader yang layak diusung sebagai calon presiden setelah Jokowi. Tapi itu justru membuat popularitas PDIP tetap terjaga karena menjadi media darling, keuntungan lain dari keterampilan manajemen konflik. Pada saat yang sama, partai lain terlihat tidak begitu tertarik mengkapitalisasi friksi internal PDIP. Ketimbang cawe-cawe ke sengketa dalam rumah tangga PDIP, yang juga tidak memberi insentif elektoral, partai lain memilih fokus menekan MK agar mempertahankan sistem coblos caleg.
Kedua, waswas MK berpotensi memutuskan berubah ke sistem coblos partai, juga membuat persiapan partai lain jadi tersendat. Dalam lanskap Bali, pencalegan partai selain PDIP menjadi berisik. Lihat saja politisi Nasdem, Dewa Nyoman Budiasa, yang mundur dari pencalegannya ke DPR RI gegara ada isu diposisikan di nomor urut 2, bukan 1. Atau bagaimana keributan di Partai Golkar, sampai-sampai DPP Golkar mesti membuat daftar bacaleg dengan memakai alfabet nama, alih-alih nomor urut. Alasan Golkar bahwa itu strategi menjaga soliditas agar kader tidak terjebak isu nomor urut, justru menguatkan pandangan bahwa Golkar memang cemas betulan.
Situasi ini bisa dibaca sebagai bestari elite PDIP berselancar dan mengeksploitasi dinamika politik, seburuk apa pun itu, menuju Pemilu 2024. Ketangkasan yang, diakui atau tidak, secara halus membuat partai lain tersandera pergerakannya. Pun jadi terlihat “memohon” agar PDIP sudi bergabung dalam kubu penolak sistem proporsional tertutup. Memang tidak secara langsung, karena permohonan ditujukan kepada kader utama PDIP bernama Presiden Jokowi, agar turun tangan mencegah kegaduhan politik. Seperti disuarakan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Roberth Rouw, agar Jokowi ikut mendukung pemilu sistem coblos caleg (Kompas, 31/5/2023).
Kita tidak bisa memastikan apakah permintaan kepada Jokowi itu murni berharap kenegarawanan sang Presiden, atau justru jalan melentik untuk membenturkan Jokowi dengan PDIP. Yang pasti, delapan partai itu mempercayakan kelangsungan nasib mereka kepada kader partai lain. Jika premis ini dimaknai bahwa delapan partai itu “tertipu”, itu hanya menguatkan asumsi bahwa PDIP memang digjaya mengemudikan isu.
Ketiga, selama PDIP memerintah sejak 2014, isu atau wacana partai lain yang mampu membuat resah dan gelisah PDIP dan Bapak Presiden termasuk minim. Amplifikasi tagar #2019GantiPresiden mulai Maret 2018 oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera, termasuk salah satunya. Meski pernah ada situasi Jokowi sibuk anjangsana ke sejumlah partai (misal dalam perkara konflik KPK Vs Polri akibat calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, dijadikan tersangka oleh KPK), yang terlihat justru “kader PDIP” membonceng partai lain tinimbang partai lain mendompleng popularitas Jokowi. Entah elite PDIP atau Jokowi yang bersiasat, yang paling diuntungkan tetap PDIP.
Meski dikesankan melawan opini publik dengan ngotot setuju sistem coblos partai, toh elektabilitas PDIP tetap tertinggi dari hasil sejumlah lembaga survei. Ini bisa dibaca dua hal: citra positif PDIP asli kuat di benak rakyat; atau publik justru diam-diam banyak setuju sistem coblos partai, tentu dengan mengikuti penalaran dan justifikasi hegemonik PDIP.
Jadi, berkaca dari bacaan tadi, kita tinggal menanti isu seksi apa lagi yang menghadirkan bising politik. Pun menerka partai mana yang akan mendapat stimulus terbesar menyambut pemungutan suara 14 Februari 2024. Satu yang terbukti, periode genting menanti putusan hakim MK, ditambah Denny Indrayana gahar memprovokasi, justru PDIP panjang akal menunggangi. Gus Hendra
