Golkar Siapkan Pembahasan Penguatan Perda Desa Adat, Undang Mulai Pakar Hukum Sampai MDA

  • Whatsapp
DAP Sri Wigunawati. Foto: hen
DAP Sri Wigunawati. Foto: hen

DENPASAR – Polemik wacana usulan revisi Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat pekan lalu, tidak menyurutkan langkah Partai Golkar untuk menyeriusi untuk membahas. Sejumlah pakar hukum, terutama hukum adat, dan banyak eksponen sampai kalangan Majelis Desa Adat (MDA) akan diundang untuk mengkaji apa yang diistilahkan sebagai “perbaikan desa adat” tersebut. “Kami tidak terpaku pada istilah revisi atau mengubah, posisi Golkar dalam konteks ini adalah untuk menguatkan desa adat,” kata DAP Sri Wigunawati selaku koordinator tim perumus Perda Desa Adat,” Minggu (10/1/2021).

Dia menguraikan, Golkar berencana mengkaji wacana perbaikan Perda tersebut pada Jumat (22/1/2021) secara daring maupun luring. Sedikitnya ada enam akademisi bidang hukum adat, sosiolog dan antropolog akan dihadirkan. Terdapat nama pakar hukum adat Prof. Wayan P. Windia,  pakar pertanian Prof. Wayan Windia, pakar hukum Prof. Made Suwitra dan Dr. Dewa Gde Palguna, akademisi Dr. Ngurah Suryawan dan Dr. Nyoman Wiratmaja. Selain itu, jelasnya, Golkar juga siap mengundang organisasi advokat, para rektor di Bali, anggota DPR RI dan DPD RI dapil Bali, Ketua dan anggota DPRD Bali, para kepala daerah seluruh Bali, organisasi kepemudaan, Kapolda, Kajati, dan para bendesa adat di Bali.

Bacaan Lainnya

Baca juga :  Komisi 2 DPRD Bali Usul Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

“Sebagian besar undangan nanti mengikuti melalui webinar, ada juga yang offline (luring) di DPD Partai Golkar,” jelas Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Bali tersebut.

Tetap diundangnya kalangan MDA seluruh Bali meski MDA Provinsi Bali menilai Perda tersebut masih relevan dan belum direvisi, Wigunawati mendaku titik tolaknya bukan apakah Perda direvisi atau tidak. Jika berkutat di diksi “revisi”, dia memandang publik akan terjebak pada pro dan kontra wacana yang diusulkan Golkar. Posisi Golkar, tegasnya, bukan persoalan apakah Perda harus direvisi atau diubah, melainkan justru melakukan penguatan terhadap desa adat itu sendiri.

Ada tiga parameter yang dijadikan ukuran penguatan, kata dia, yakni secara kelembagaan, secara payung hukum, dan secara anggaran. Dalam kajian nanti, ulasnya, para ahli akan menguraikan bagaimana Perda tersebut berjalan sejauh ini, disertai dengan apa yang dilihat perlu diperbaiki. Jika memang ada yang tercecer, titik-titik itu saja yang diperbaiki.

“Golkar akan menampung hasil kajian itu, kami bikin dalam bentuk buku bagaimana tambah menguatkan desa adat kita. Kalau diterima, mari perbaiki sama-sama. Jika tidak diterima, ya tidak masalah, karena yang terpenting adalah tujuan dan upaya kami berbuat untuk menguatkan desa adat,” terangnya.

Didesak bahwa posisi desa adat dengan Perda itu sudah kuat, Wigunawati tak membantah. Hanya, imbuhnya, ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan yang perlu diatur lebih lanjut. Misalnya ada aturan-aturan turunan yang belum jelas, dan ini didiskusikan untuk mendapat solusi dan masukan strategis untuk memperkuat lagi.

Baca juga :  Lomba Susur Mangrove, Edukasi Hidup Bersih Tanpa Sampah Plastik

“Tahap penyempurnaan harus ada. Tidak serta-merta kita harus puas di titik ini, padahal ada persoalan lain perlu kita perbaiki untuk penguatan dan penyempurnaan. Sekali lagi, itu jika diterima pemerintah dan DPRD. Jika tidak, ya tidak apa-apa,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.