Gencar Pencegahan Pelanggaran Jadi Indikator Sukses Pemilu, Bawaslu Buleleng Gandeng MDA Buleleng

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana (kanan) saat menandatangani kerjasama Gema Siwa Puja bersama MDA Kabupaten Buleleng, Selasa (2/11/2021). Foto: ist
KETUA Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana (kanan) saat menandatangani kerjasama Gema Siwa Puja bersama MDA Kabupaten Buleleng, Selasa (2/11/2021). Foto: ist

BULELENG – Ada sejumlah indikator yang dipakai untuk menilai perhelatan pemilu di Indonesia terbilang sukses atau tidak. Satu di antaranya yakni seberapa jauh institusi dan komponen negara menjalankan peran mencegah terjadinya pelanggaran.

“Keberhasilan Pemilu tidak diukur dari banyaknya jumlah pelanggaran yang ditangani, melainkan banyaknya upaya pencegahan yang dilakukan,” ucap Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana, saat sosialisasi pengawasan partisipatif di Bawaslu Buleleng, Selasa (2/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Sugi, tujuan pengawasan ada dua: pencegahan dan penindakan. Alih-alih dinilai dari seberapa banyak pelanggaran yang ditangani, kualitas Pemilu justru lebih dititikberatkan kepada banyaknya upaya pencegahan pelanggaran. Pemikiran itu yang mendasari Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan partisipatif, dengan mengajak eksponen masyarakat turun tangan mengawasi Pemilu. Di Bali, Bawaslu Bali meluncurkan Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja) pada akhir September 2021 lalu.

Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif, urainya, peserta yang hadir diharap dapat menularkan pengetahuannya kepada keluarga, kolega maupun organisasinya. Tujuan akhir yang dituju yakni Pemilu 2024 yang berjalan kondusif dan berkualitas. “Gema Siwa Puja merupakan program unggulan, yang merupakan bagian pengawasan partisipatif untuk mengajak masyarakat adat berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024,” urainya.

Baca juga :  Hari Guru Nasional di SMPN 14 Denpasar Banjir Prestasi

Sebagai lanjutan dari apa yang dilakukan Bawaslu Bali, Bawaslu Buleleng membangun kolaborasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng melalui penandatanganan kerjasama Gema Siwa Puja usai sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut. Urgensi pengawasan partisipatif, terang Sugi, adalah keterbatasan jumlah SDM pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan. Karena itu dipandang perlu mengajak seluruh komponen masyarakat ikut bersama-sama melaksanakan pengawasan Pemilu-Pilkada Serentak 2024 melalui pengawasan partisipatif. “Mengingat keterbatasan jumlah SDM di Bawaslu, maka perlu melibatkan komponen lain dalam melaksanakan pengawasan,” tandasnya.

Ketua MDA Kabupaten Buleleng, I Dewa Putu Budharsa, menyambut positif sosialisasi pengawasan partisipatif, sekaligus penandatangan perjanjian kerjasama antara lembaganya dengan Bawaslu Buleleng itu. Budharsa dalam sambutannya menyatakan siap berkolaborasi dengan Bawaslu. “Kami yang membawahkan 170 desa adat akan memberi dukungan kepada Bawaslu Buleleng dalam pengawasan partisipatif,” janjinya.

Budharsa juga berpesan kepada MDA kecamatan yang hadir agar ikut menyosialisasikan kepada para kelian adat yang ada di wilayahnya, dengan harapan Pemilu mendatang berjalan kondusif. Dia juga menyebut kerjasama bukan hanya kali ini dilakukan. “Bahkan tahun-tahun sebelumnya kami juga ikut terlibat melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif,” ungkapnya menandaskan. Dalam sosialisasi pengawasan partisipatif itu, turut hadir sebagai narasumber Ni Luh Supri Cahayani, Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Bali; anggota Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata dan Tri Prasetya; pengurus MDA Kabupaten Buleleng dan kecamatan, sejumlah tokoh agama, LSM serta ormas di Buleleng. hen/rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.