Gelapkan Sertifikat Tanah, Oknum Anggota DPRD Bali Dilaporkan ke Polda Bali

KORBAN didampingi kuasa hukum saat melapor ke Polda Bali. Foto: ist
KORBAN didampingi kuasa hukum saat melapor ke Polda Bali. Foto: ist

DENPASAR – Warga Ungasan, Kuta Selatan, Badung bernama I Wayan Pasar (61) melaporkan oknum anggota DPRD Bali, IMD, ke Polda Bali. Tahun 2019, IMD meminjam sertifikat tanah milik korban sebagai jaminan kredit di bank. Karena dibujuk, korban memberi sertifikat tanah atas nama korban dan I Wayan Ekayasa seluas 5.100 meter persegi kepada IMD.

Awalnya, sertifikat masih di BPD Bali Nusa Dua sebagai jaminan pinjaman, dan IMD kemudian menebus bersama anak pertama korban. Setelah itu, IMD minta sertifikat dipecah karena di dalamnya masih ada pura. Kondisi itu akan menghambat jika sertifikat dipakai jaminan di bank, dan alasan itu disetujui keluarga korban.

Bacaan Lainnya

Belum selesai proses pemecahan sertifikat, IMD juga meminjam satu sertifikat lain milik korban dan Wayan Ekayasa dengan luas 1.000 meter persegi di Jalan Pura Pemecutan Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. IMD berjanji dikembalikan dalam waktu tiga bulan, dan memberi alasan pada Januari 2020 bahwa Surat Keputusan (SK) sebagai anggota DPRD Bali keluar, sehingga dapat dipakai jaminan kredit. Saat itulah sertifikat korban akan dikembalikan.

IMD membuat surat pernyataan bertanggal 23 Agustus 2019, tapi tidak disebutkan rinci objek sertifikat yang dipinjam. Pada 31 Oktober 2019, pemecahan sertifikat seluas 5.100 meter persegi selesai dilakukan, dikeluarkan BPN Kabupaten Badung masih atas nama I Wayan Pasar dan I Wayan Ekayasa dengan luas 3.575 meter persegi terletak di Jalan Pura Pemecutan Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Sementara satu SHM lagi belum diketahui isinya, karena tak sempat dilihat keluarga korban.

Baca juga :  Perempuan, Pesaing atau Pendamping Laki-laki di Politik?

Setelah dua sertifikat diterbitkan BPN, langsung disimpan IMD dengan dalih dicari debt collector sebagai jaminan utang. 18 November 2019, IMD menjemput Wayan Pasar dan I Wayan Ekayasa untuk ke kantor Notaris IGPA, dan  bertemu INS yang memberi pinjaman kepada IMD senilai Rp3 miliar. Jaminannya adalah  SHM Nomor 15960 milik I Wayan Pasar dan I Wayan Ekayasa. Saat di notaris, kedua korban diminta menandatangani surat tanpa penjelasan apa-apa.

Dari kantor notaris, kedua korban diajak IMD untuk transaksi di bank menerima transfer Rp 3 miliar, dan saat itu juga disuruh menarik kembali oleh IMD. Kedua korban mengaku tidak pernah menerima uang apapun, karena I Wayan Pasar menganggap yang terjadi di notaris hanya transaksi meminjam uang antara IMD dan INS dengan jaminan sertifikat miliknya.

Korban juga sempat menanyakan sertifikat tanah seluas 1.000 meter persegi yang dipinjam IMD. Anak ketiga I Wayan Pasar mencari informasi terkait sertifikat tanah orangtuanya, dan didapati sertifikat dengan luas 1.000 meter persegi tersebut berada di Notaris Candra di Jalan Kepundung, Denpasar. Oleh notaris dijelaskan bahwa sertifikat dititipkan karena ada utang piutang senilai Rp800 juta oleh IMD, dengan menjaminkan sertifikat I Wayan Pasar dan I Wayan Ekayasa

Beberapa pekan kemudian ada sejumlah orang mengukur tanah milik kedua korban seluas 3.575 meter persegi. Dari sini I Wayan Pasar baru sadar ditipu saat penandatanganan surat di notaris, yang belakangan diketahui merupakan jual- beli atas tanah tersebut. I Wayan Pasar pun kemudian menelepon IMD untuk minta penjelasan. Saat itu IMD beralasan segera mengembalikan sertifikat yang dipinjam.

Baca juga :  Wajar 12 tahun, Koster Pastikan Siswa Tak Kesulitan Sekolah

Korban juga sempat menanyakan pada IMD adanya alat berat di lokasi tanah untuk penataan, tak ada jawaban. Bahkan sampai saat ini IMD tak bisa dihubungi. I Wayan Pasar merasa dirugikan dengan tindakan IMD, INS dan oknum notaris IGPA. Saat ini tanah milik korban justru telah dipecah menjadi beberapa bidang atau kavling untuk dijual kepada pihak lain. Ketiga oknum ini telah dilaporkan ke Polda Bali yang diduga bagian dari sindikat mafia tanah.

Kasus ini dilaporkan ke Polda Bali dengan Nomor LP/B/154/lll/2022/SPKT/ Polda Bali tanggal 21 Maret 2022, dugaan kasus penipuan dan membuat surat keterangan palsu. Korban berharap Polda Bali dapat segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius, agar tidak jatuh korban yang lebih banyak lagi. Menurut I Wayan Eka Suwecantara dan I Gusti Agung Indra Mahendra, advokat dari kantor hukum TURN UP Global Solution & Partners, selaku Kuasa Hukum I Wayan Pasar, IMD diduga tidak sendiri melakukan kejahatan. Ada beberapa pelaku yang terlibat, karena dilakukan secara sistematis dan rapi. Korban pun yakin Polda Bali dapat mengungkap dan menyelesaikan kasus ini. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.