DENPASAR – Fraksi Golkar DPRD Bali memandang SMA-SMK Bali Mandara memiliki kekhususan sendiri dibanding sekolah reguler lain di Bali. Bahwa ada kekurangan di sisi tertentu, kekurangan itu yang diperbaiki, tidak dengan serta merta mengubah statusnya menjadi sekolah reguler. Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sembilan kali diraih Pemprov Bali tidak lagi disertai dengan catatan dari BPK RI. Hal itu diutarakan Ketua Fraksi Golkar, I Wayan Rawan Atmaja, usai rapat paripurna DPRD Bali, Senin (27/6/2022).
Rawan menguraikan, sejauh ini SMA/SMK Bali Mandara terbukti bagus. Hal itu bisa dilihat dari siswanya yang punya kemampuan akademik bagus, meski berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka mampu bersaing dengan sekolah favorit reguler lainnya di Bali. “Kami harap bisa dipertahankan yang mana baik dengan tetap menganggarkan. Yang belum maksimal ya kita dimaksimalkan lagi,” cetusnya didampingi anggota fraksi Wayan Gunawan, Yuli Artini, dan Made Suardana.
Karena termasuk fraksi medioker, dia mengakui Golkar tidak bisa mengawal 100 persen bahwa SMA/SMK Bali Mandara akan tetap eksis dengan kekhususannya yang memakai sistem siswa diasramakan. Hanya, dia menegaskan Fraksi Golkar tetap mengkomunikasikan harapan itu kepada eksekutif agar jangan sampai disetarakan dengan sekolah umum. Apalagi lulusannya banyak yang berhasil.
“Kalau soal apa pembeda SMA Bali Mandara dengan sekolah umum lain di Bali, sekolah ini milik Pemprov Bali. Itu yang jika memungkinkan kita pertahankan,” lugasnya.
Disinggung PPDB reguler tahun 2022 ini sudah berjalan, dan artinya sifat kekhususan SMA Bali Mandara tidak berlaku lagi, Rawan tidak memungkiri. Apalagi Pemprov tidak menganggarkan seperti dulu. Namun, jika kemudian tahun depan sistem yang sama diterapkan kembali, Rawan menilai juga tidak masalah.
“Kalau dianggap ada jeda karena tahun ini hilang tapi muncul lagi tahun depan, tidak masalah juga. Bali Mandara itu sudah ada gedung dengan kelengkapannya, kenapa tidak dimanfaatkan? Golkar tidak menjamin (akan bisa kembali bersifat khusus) karena bergantung APBD, kecuali anggaran memang ada. Menyusun anggaran itu mudah, yang susah itu kan mencari anggarannya,” papar politisi asal Kuta Selatan tersebut.
Isu lain yang dibahas yakni soal bandara di Bali Utara. Golkar mengajukan dua lokasi, yakni barat dan timur, nanti pemerintah pusat yang merekomendasi di mana yang dipilih. Terkait polemik terminal khusus LNG, Golkar berharap Gubernur memberi solusi terbaik dari yang terburuk dengan duduk bareng. “Jika ada opsi tempat lain, apa harus di sana (yang ditolak warga Intaran Sanur)?” serunya retoris.
Terakhir, terkait Opini WTP yang diraih Pemprov, meski memuji sebagai prestasi, Golkar mengkritisi selalu ada catatan. Catatan itu mesti diperbaiki agar WTP tegas tanpa embel-embel catatan lagi.
Apakah ada daerah lain yang tidak ada catatan sama sekali? “Ya memang belum ada, tapi kan Bali bisa jadi pioner, tidak harus menunggu yang lain ada dulu. Jadi, WTP ke-10 nanti tidak ada catatan lagi,” tandasnya. hen
