DENPASAR – Pengurus Cabang Korps Mahasiswa Islam Indonesia Wati Bali-Nusa Tenggara (Kohati Bali Nusra) resmi terdaftar sebagai pemantau Pemilu 2024. Kepastian setelah Kohati PB HMI menerima sertifikat dari Bawaslu RI yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Meneruskan instruksi tingkat pusat, PC Kohati Bali Nusra yang diwakili Ketua Umum, Rina Mareati; didampingi Sekretaris Umum Quratul melakukan audiensi ke Bawaslu Bali. Mereka diterima Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, di Sekretariat Bawaslu Bali, Senin (31/10/2022).
Dalam audiensi tersebut, Ariyani menuturkan tugas pemantauan dan pengawasan itu berbeda. Sebab, pemantau dapat melakukan pemantauan dan mengkritisi jajaran penyelenggara untuk tetap bertugas sesuai amanah yang diberikan undang-undang.
“Pemantau Pemilu tidak hanya dapat mengawasi tahapan Pemilu yang berjalan, tapi dapat memberi kritisi terhadap penyelenggara Pemilu terkait apa yang dilakukan agar sesuai dengan regulasi,” urai Ariyani.
Ariyani juga berpesan agar pemantau harus netral, dan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. “Sebagai pemantau Pemilu, tidak boleh melakukan keberpihakan, dan teman-teman yang sudah mendapat akreditasi dari pusat ini kami harap banyak-banyak melakukan diskusi dengan kami sesuai tingkatan. Tujuannya agar ke depan dapat memberi kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan Pemilu,” lugasnya.
Sebelumnya, pada hari yang sama di kesempatan berbeda, Ariyani minta jajarannya di kabupaten/kota untuk mengeksekusi program kegiatan yang belum berjalan. Instruksi disampaikan saat membuka bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan persiapan langkah-langkah akhir tahun penganggaran 2022 di Gianyar. “Lakukan prioritas terhadap anggaran, kegiatan yang dirancang itu harus relevan dengan tahapan Pemilu yang ada untuk saat ini,” seru Ariyani.
Selain minta eksekusi anggaran, dia juga menekankan untuk memberi bimbingan teknis kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Sebab, dengan sokongan sumber daya manusia yang baik dari jajaran terbawah sampai tingkat atas, akan memberi kontribusi maksimal dalam penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang.
“Peningkatan kapasitas SDM di kecamatan juga jadi prioritas, karena sekarang tenaga adhocsudah terbentuk. Lakukan bimtek dan pastikan pembahasan dari bimtek tersebut rigid,“ tegas satu-satunya perempuan komisioner di Bawaslu Bali tersebut.
Selain Ariyani, turut hadir narasumber eksternal dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, Dipa Muya dan Pradnyaniti Chandra Dewi. hen
