MATARAM – DPRD NTB mengingatkan Pemprov agar mulai menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan, usulan pembiayaan Pilkada harus mulai masuk dalam pengajuan KUA/PPAS APBD NTB 2023. Dia tidak mau usulan belanja Pilkada dari KPU dan Bawaslu hingga pengamanan malah dilupakan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov.
“Saya belum lihat dan cek detail KUA/PPAS APBD 2023 terkait dana Pilkada, karena baru masuk dan diajukan Pak Gubernur tadi di sidang paripurna. Tapi dana Pilkada itu wajib dianggarkan, itu masuk skala prioritas yang harus dipenuhi oleh daerah di APBD,” seru Isvie pada wartawan usai memimpin sidang paripurna DPRD NTB, Senin (31/10/2022).
Politisi Golkar itu menjelaskan, jika merujuk usulan dana Pilkada, ada tiga aspek yang harus disiapkan Pemprov. Pertama, biaya penyelenggaraan yang akan dikelola KPU; kedua, biaya pengawasan; dan ketiga, biaya pengamanan. Sejauh ini, lanjut Isvie, usulan KPU untuk Pilkada 2024 nilainya Rp377 miliar. Bawaslu NTB mengajukan usulan dana pengawasan senilai Rp200 miliar.
“Untuk biaya pengamanan saya belum tahu detailnya, tapi yang jelas itu juga wajib disiapkan. Biaya Pilkada sama dengan biaya deteksi bencana alam yang harus pemerintah daerah jadikan prioritas utama dalam setiap penyusunan APBD,” terangnya.
Kendati kondisi fiskal daerah mengalami tekanan karena masih ada sisa utang kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, jika merujuk pengantar KUA/PPAS APBD 2023 yang disampaikan Gubernur, dia optimis kewajiban daerah terkait belanja Pilkada 2024 bisa dianggarkan mulai tahun 2023. Semuanya sangat bisa dilakukan. Sebelum kiamat dunia, apa yang enggak bisa kita lakukan?” tegas Isvie.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi PKS, Yek Agil, mengaku proposal pengajuan biaya Pilkada 2024 sudah diterima Pemprov dan DPRD NTB. Hanya, dia masih mempelajari sejauh mana kebutuhan yang bisa dilakukan penganggaran lebih dahulu. Dia menyebut tidak mungkin bisa langsung memenuhi semua usulan KPU dan Bawaslu, harus juga dipahami mana saja skala prioritas.
“Harus pula dipahami, kondisi fiskal kita memang tengah dalam persoalan serius. Maka cara yang mungkin adalah pola bertahap terlebih dahulu,” urai Ketua DPW PKS NTB itu.
Yek mendaku dalam skema anggaran tahun 2023, ada komitmen Pemprov melunasi utang pekerjaan tahun-tahun sebelumnya. Untuk biaya Pilkada 2024, akan dilakukan kompromi antara Pemprov dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB untuk mengucurkan sesuai hasil pembahasan.
“Yang pasti kita lihat dulu urgensinya terkait estimasi kebutuhan yang mendesak dianggarkan oleh KPU dan Bawaslu, termasuk Polda NTB. Nanti dalam pembahasan secara klinis akan ketemu titik kompromi, item mana yang bisa kita beri terlebih dahulu hingga penganggaran di APBD selanjutnya,” tandas Yek Agil. rul
