Dugaan Korupsi Dana PEN Pariwisata, Kejari Tetapkan Delapan Tersangka Pejabat Dispar Buleleng Jadi Tersangka

  • Whatsapp
KEPALA Kejari Buleleng, Putu Gede Astawa, memberikan keterangan pers terkait dugaan korupsi dana PEN Pariwisata yang dikelola oleh Dispar Buleleng. Foto: rik
KEPALA Kejari Buleleng, Putu Gede Astawa, memberikan keterangan pers terkait dugaan korupsi dana PEN Pariwisata yang dikelola oleh Dispar Buleleng. Foto: rik

BULELENG – Penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng, kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini.

Kedelapan tersangka ini kabarnya adalah pejabat di Dispar Buleleng mulai dari eselon IV hingga eselon II. Mereka berinisial Md SN, Nym AW, Putu S, Nyoman S, IGAMA, Kadek W, Nyoman GG dan Putu B. Meski telah ditetapkan tersangka, kedelapan orang ini masih belum dilakukan penahanan.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejari Buleleng, Putu Gede Astawa, mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan pengelolaan dana PEN Pariwisata oleh Dispar Buleleng mencapai sekitar Rp656 juta. Sedangkan, uang yang disita mencapai Rp377 juta.

‘’Yang belum kami ambil dari Bali Handara Rp32 juta, Warung Pudak Rp24 juta dan dari agen voucher Rp7 juta. Dalam waktu dekat kami akan lakukan penyitaan. Belum lagi masalah transport dan percetakan. Masih kami dalami,’’ kata Astawa.

Untuk diketahui, penanganan dugaan penyimpangan dana PEN Pariwisata yang digeber Kejari Buleleng, bermula dari Pemkab Buleleng mendapat bantuan dana pusat dari program PEN Pariwisata sebesar Rp13 miliar. Dana sebesar itu, 70 persen atau sekitar Rp9 miliar diberikan kepada hotel dan restoran.

Baca juga :  Pertahankan Petani Padi, Ini Saran Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali

Dari Rp9 miliar hanya terserap Rp7 miliar dan sisanya sekitar Rp2 miliar dikembalikan ke Kas Negara. Penyaluran dana hibah pariwisata untuk bantuan hotel atau restoran tidak ditemukan adanya indikasi permasalahan.

Sementara 30 persen dari total Rp13 miliar atau sekitar Rp4 miliar, diposkan untuk operasional yang dikelola Dispar Buleleng. Dana operasional ini dipakai mendanai kegiatan bimtek, eksplorasi, dan promosi potensi pariwisata Buleleng explore, serta perbaikan sarana dan prasarana tempat wisata.

Dana inilah yang terendus adanya indikasi penyimpangan dengan modus mark-up (peningkatan harga) atau SPJ fiktif. ‘’Kegiatan Buleleng Explore kami duga disalahgunakan oleh Dinas Pariwisata. Selain itu juga kegiatan bimtek. Dari hasil penyidikan, kami tetapkan delapan tersangka,’’ jelas Astawa.

Tidak menutup kemungkinan, ada tambahan tersangka lain dalam kasus ini, bergantung dari hasil pengembangan. ‘’Hari Senin, kami akan panggil para tersangka untuk diperiksa kembali. Dari hasil penyelidikan, uang memang sudah sempat dibagi-bagi. Karena ribut, maka akhirnya dikembalikan lagi,’’ pungkas Astawa.

Dalam penanganan kasus ini, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng menjerat kedelapan tersangka ini dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12e Undang-undang (UU) RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.