POSMERDEKA.COM, MATARAM – Sejumlah elemen masyarakat mulai melakukan evaluasi terhadap 100 hari masa kerja Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, memuji 100 hari kepemimpinan Iqbal-Dinda. Hanya, dia berharap Gubernur Iqbal lebih memperbanyak intensitas bertemu dengan rakyat.
“Dari ujung Sape hingga Ampenan, Pak Iqbal dan Bu Dinda telah mengunjunginya. Dari bencana alam hingga bencana sosial mereka hadiri. Tapi itu belum cukup, harus diperbanyak intensitasnya dengan solusi cepat dan tepat,” ujarnya saat Diskusi Publik 100 Hari Iqbal-Dinda yang digelar FISIP UMMAT Mataram, Selasa (3/6/2025).
Dia mencontohkan ketika Iqbal-Dinda mendatangi korban banjir Ambalawi, Wera, dan Lambu di Kabupaten Bima untuk memberi bantuan tanggap darurat. “Iqbal-Dinda telah maksimal di 100 hari kepemimpinannya,” ucap Aji Maman, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut dia menekankan tentangnya pentingnya program prioritas daerah, seperti menangani kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia. Hanya, APBD NTB belum mendukung program prioritas Iqbal-Dinda.
Di sektor pemerintahan, dia menyarankan agar menata birokrasi. Sebab, ada setumpuk persoalan yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya. Misalnya persoalan proyek DAK Fisik di sektor pendidikan, dengan bukti pembangunan sekolah-sekolah belum rampung. Pula menekankan pentingnya peningkatan IPM dan bonus demografi dihidupkan.
“Setiap tahun perguruan tinggi mencetak banyak sekali sarjana. Bonus demografi ini belum tersentuh dalam percakapan. Apakah manfaat atau bom waktu, ini mestinya dapat perhatian,” sarannya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim, menilai Gubernur mampu menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) yang memungkinkan tes PCR untuk hewan ternak dilakukan di NTB. Jadi, tidak perlu lagi dikirim ke Bali.
Langkah cepat Gubernur ini dipandang memudahkan peternak, sekaligus menjawab keluhan terkait akses uji PCR. “Pergub ini juga mengatur tarif jasa uji laboratorium, sehingga menguntungkan peternak di NTB,” lugasnya.
Terpisah, Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB, Fahrul Mustofa, berpendapat tidak etis publik berlebihan menyikapi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada masa pemerintahannya yang masih seumur jagung. Apalagi sampai ke fase kesimpulan memberi penilaian gagal atau berhasil dalam rentang kerja baru 100 hari.
Kata dia, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus dibangun tidak hanya untuk masa jabatannya saja, melainkan bagi keberlangsungan daerah di masa yang akan datang.
“Komunikasi publik agar lebih diperbaiki. Salah satunya dengan memperbanyak forum-forum dialog dengan semua pihak, terutama kalangan akademisi. Ini penting agar Gubernur tidak terjebak dalam pembentukan kebijakan yang populis semata demi mengejar legitimasi politik yang semu dari rakyatnya,” bebernya. rul
