POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mungkin tak percaya akan dikejar pertanyaan kritis kalangan pelajar dalam Pentas Seni SMK PGRI 3 Denpasar, Sabtu (14/6/2025). Mengajak berdiskusi soal pemilu, Ariyani justru dicecar soal “bagaimana mencegah politik uang kalau tidak jadi Bawaslu?”.
Ngurah, nama si penanya yang juga siswa SMK PGRI 3 Denpasar jurusan perhotelan. Dia menanyakan bagaimana politik uang bisa ditanggulangi bila seseorang tidak bergabung sebagai jajaran Bawaslu. ”Kami kan masih sekolah, gimana cara kami bisa menghilangkan politik uang yang selama ini sering kami dengar di TV?” cetusnya dalam sesi diskusi.
Pertanyaan itu seketika membuat suasana sosialisasi hening sesaat, sebelum kemudian direspons penuh empati oleh Ariyani. Menurutnya, justru suara kritis seperti itu yang menjadi fondasi utama gerakan pengawasan partisipatif. Dia menguraikan, kalangan pelajar memang belum masuk jajaran pengawas resmi seperti di Bawaslu. Namun, bukan berarti mereka tidak punya kekuatan.
“Lewat program pengawasan partisipatif, siapa pun bisa ikut menjaga pemilu. Mulai dari melaporkan pelanggaran, menyebarkan edukasi di media sosial, hingga menolak praktik politik uang, jangan dah dulu mengawasi, Ngurah berani menolak saja itu sangat berkontribusi besar,” papar Ariyani tersenyum.
Sosialisasi “Penanaman Spirit Pengawasan” yang diadakan Bawaslu Bali ini diikuti puluhan siswa yang sebagian besar belum genap berusia 17 tahun. Dalam sesi diskusi demokrasi, peserta diajak berpikir kritis dan berani bersuara. “Pemilu bukan sekadar mencoblos, ini soal masa depan. Dan, generasi muda adalah garda depan menuju demokrasi ideal,” papar Ariyani.
“Selama ini pemilih pemula sering dianggap pasif, hanya pelengkap statistik. Tapi sekarang kita ubah paradigma itu. Kalian harus jadi mata dan telinga demokrasi bersama Bawaslu,” sambungnya bernada mengajak.
Ditemui selepas mengisi materi, Ariyani menilai membekali pemilih pemula dengan pengetahuan tentang pengawasan partisipatif, adalah investasi jangka panjang dalam menjaga integritas pemilu. “Kami ingin membentuk karakter kritis, bukan apatis. Karena diam itu bukan netral, kadang itu justru abai,” lanjutnya.
Dia menegaskan sosialisasi ini bukan sekadar seremonial. Sebab, para siswa diajak mengulik potensi pelanggaran pemilu, memahami alur pengawasan, hingga berlatih menyampaikan laporan secara etis. Tak sedikit dari mereka yang mengangkat tangan, menyuarakan keresahan hingga ide segar.
Bagi Ariyani, pertanyaan kritis para siswa ini menjadi bukti generasi muda bukan sekadar objek sosialisasi, tapi subjek aktif yang siap menjadi agen perubahan. “Bagi kami, semangat ini adalah sinyal positif bahwa demokrasi Indonesia masih punya harapan, selama ada ruang dan keberanian untuk mendengarkan suara mereka,” pungkasnya. hen
