POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPD Partai Golkar Bali mengadakan pendidikan politik (dikpol) di wantilan DPD Partai Golkar Bali, Sabtu (14/6/2025). “Generasi muda pemilik masa depan bangsa. Jadi, bisa mengikuti proses dikpol ini penting dan strategis, karena tidak ada keputusan tanpa proses politik,” sebut Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, saat membuka dikpol yang dihadiri ratusan kader, baik senior maupun anak muda itu.
Sugawa mengajak generasi muda menghayati dan memahami politik berikut implementasinya. Pun memuji anggota legislatif di Denpasar ada beberapa anak muda cukup mumpuni. “Yang abadi itu perubahan, maka kita harus siap menyongsong apa perubahan di negeri ini. Perubahan 30 tahun sekali karena fakta sejarah menunjukkan itu,” terangnya.
Bung Karno, sebutnya, berkuasa 27 tahun meski didukung rakyat. Presiden Soeharto juga lengser setelah 32 tahun berkuasa. Meski keduanya sama-sama sedang di puncak kekuasaan, tapi alam, waktu dan sejarah menghendaki mereka turun. Reformasi kalau dihitung saat Pemilu 2029, waktunya persis 30 tahun. Karena itu dia yakin pasti terjadi perubahan, termasuk di Bali.
“Kita harus menjawab dengan sejarah. Yang eksis dan berkembang di perubahan adalah mereka yang adaptif,” serunya.
Adaptif dimaksud antara lain dalam hal pendidikan. Kader Golkar, terutama yang di legislatif, diminta meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi yang SMA diminta lanjut sampai sarjana, yang sarjana ke magister, dan yang magister ke doktoral. Adaptif lainnya adalah harus mampu komitmen terhadap aturan internal dan di luar.
Kader juga diminta menunjang eksistensi partai. Boleh ada perbedaan di struktur, tapi jika induk partai mengambil keputusan maka tidak ada perbedaan lagi. Sugawa juga mengingatkan agar peristiwa saling menyingkirkan yang terjadi pada sesama elite Golkar saat Musda terdahulu, terulang kembali saat Musda 2025 mendatang. Dia ingin kader berjalan seiring bersama untuk kebesaran partai.
“Kenapa saya tidak merespons media terkait Musda? Karena saya tidak ingin memperkeruh suasana, komit mekanisme partai, dan tunduk pada Ketum,” bebernya.
Materi dalam dikpol ini, ungkapnya, yakni tentang kegolkaran dan pemerintahan. Tujuannya agar Golkar bangkit setelah Pemilu dan Pilkada 2024 usai. “Jangan dilihat ada maksud lain, tidak ada. Kita laksanakan bantuan (keuangan) pemerintah dengan tertib,” tegasnya.
Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Bali, I Made Artanegara, sebagai narasumber, menyebut dikpol ini bagus untuk memberi pemahaman ke publik. Dia juga mengajak audiens bijaksana menyikapi informasi yang diterima, terutama di media sosial.
Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta menanyakan kasus Kades Baturiti, Tabanan yang viral karena mengintimidasi warganya yang jadi kader Partai Gerindra. “Agar ada efek jera, karena kades harus mengayomi semua warga, bukan malah membentengi satu parpol,” cetusnya.
Akademisi Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Subanda, menjawab secara etika mestinya kades adil melayani warganya. Tidak ada lagi “warna” tertentu. Dia tidak masalah kades “berbakti” kepada partai yang berafiliasi, tapi caranya dengan membuktikan mampu jadi pejabat publik terbaik.
“Kalau sudah bagus, kader akan punya nilai lebih dan akan dipercaya serta disenangi masyarakat. Hilangkan sudah warna itu,” paparnya dalam diskusi yang dimoderatori IB Udiyana tersebut.
“Golkar mengecam keras, yang begitu harus dihilangkan. Kami dukung Gerindra memproses hukum kades yang berlaku politik praksis seperti itu. Orang begitu tidak mengerti demokrasi,” imbuh Sugawa menandaskan. hen
