Desa Pasedahan Adakan Pelatihan Paralegal, Perluas Akses Masyarakat Beroleh Bantuan Hukum

  • Whatsapp
FOTO bersama saat pembukaan pelatihan paralegal di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Foto: ist
FOTO bersama saat pembukaan pelatihan paralegal di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Foto: ist

KARANGASEM – Pemerintah Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Karangasem mengadakan pelatihan paralegal untuk warganya. Pelatihan untuk dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan wawasan hukum itu dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Karangasem, I Wayan Purna, Senin (1/11/2021). Turut hadir Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Direktur LBH KPPA Bali, dan perbekel se-Kecamatan Manggis.

Bupati Karangasem dalam sambutan yang dibacakan Wayan Purna mengatakan, Pemkab Karangasem menyambut baik dan mengapresiasi Desa Pesedahan yang peduli terhadap permasalahan hukum di masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid–19 ini. Dalam situasi pandemi, sangat terbuka terjadi permasalahan hukum di masyarakat. Karena itu, dengan adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang akan dilatih keparalegalan, kelak dapat membantu masyarakat dalam memfasilitasi dan memediasi kasus hukum di masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Dengan demikian tidak sampai ke ranah peradilan, (jadi) lebih mengedepankan paras paros sarpanaya,sagilik saguluk, salunglung sabayantaka,” urainya.

Menimbang manfaat dari pelatihan paralegal itu, Bupati mengimbau desa-desa lain di Kecamatan Manggis maupun di Kabupaten Karangasem, untuk dapat melakukan hal yang sama dengan mencontoh Desa Pesedahan.

Lebih jauh disampaikan, paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan. Terutama dalam hal pemberian bantuan hukum, dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Paralegal memiliki peran dan kontribusi yang besar  bagi pemberian bantuan hukum yang dirasakan masyarakat sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum disahkan.

Baca juga :  Sosialisasi Iklim Sehat Persaingan Usaha, Parta Gandeng KPPU

Fakta adanya keterbatasan jumlah advokat, sambungnya, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai latar belakang profil, termasuk pendidikan formal yang bukan sarjana hukum, dapat menjadi ujungtombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat. Karena itu, urainya, menjadi sangat penting meningkatkan kapasitas paralegal melalui pendidikan dan pelatihan sebagai pemenuhan kompetensi.

“Pelatihan paralegal ini penting dilaksanakan, di samping untuk dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan wawasan tentang hukum, juga agar paralegal mendapat pengakuan dan legalitas yang dilindungi oleh undang-undang,” tutupnya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.