DENPASAR – Tim Pemenangan paket Ngurah Ambara-Bagus Kertanegara (Amertha), Kamis (3/9/2020) membahas teknis persiapan pendaftaran paslon tersebut ke KPU Denpasar. Meski paket ini diusung koalisi Partai Golkar, Nasdem, dan Demokrat, tapi saat pertemuan tersebut tidak ada perwakilan Demokrat yang hadir. Rapat bahkan sempat diundur sekira 30 menit menanti duta Demokrat, tapi tetap tidak hadir.
Wayan Suwirya dari Golkar menyentil absennya Demokrat dalam pertemuan itu. Padahal rapat juga membahas tentang personalia dari utusan parpol koalisi dalam tim pemenangan. Dengan mimik serius dan bernada khawatir, dia bilang jangan sampai Demokrat tidak hadir saat pendaftaran ke KPU Denpasar, Minggu (6/9/2020) mendatang. Alasan yang disodorkan juga logis.
“Saat pendaftaran nanti (parpol koalisi) harus menunjukkan surat pernyataan (mendukung). Jangan sampai kita sudah berusaha mendapat calon, di detik terakhir malah ditinggal. Kasihan calonnya. Jangan sampai terjadi seperti di Badung,” seru legislator DPRD Denpasar tersebut.
Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, Wayan Mariyana Wandira; dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik DPW Nasdem Bali, AA Ngurah Gde Widiada, manggut-manggut menyimak curhatan Suwirya itu. “Tenang, kami dari Nasdem pasti hadir kok nanti. (Kursi parlemen) Golkar ama Nasdem aja cukup kan?” gurau Widiada.
Membahas soal paslon, utusan Golkar dan Nasdem sepakat paket Amertha untuk sowan ke masing-masing parpol koalisi sebelum pendaftaran. Selain untuk mengintensifkan komunikasi personal, juga untuk menyosialisasikan program mereka agar dapat ditularkan ke kader dan masyarakat. Rapat juga sepakat untuk membentuk tim kemenangan dengan Golkar sebagai nakhoda, dan dibantu Demokrat di posisi wakil ketua serta Nasdem mengampu sekretaris.
Dua hal strategis lain yang dirembukkan yakni masalah logistik dan honor saksi. Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Muammar Kaddafi, menegaskan partainya tidak ada uang mahar untuk paslon. Meski begitu, bukan berarti Pilkada Denpasar bisa dilalui tanpa biaya sama sekali. Kata dia, biaya saksi harus ada dulu sebelum kompetisi dimulai.
“Jangan sampai dibilang paslon tidak ada bayar saksi. Selain itu, tim pemenangan harus berperan di depan, bukan relawan (paslon),” cetusnya. “Saksi partai kami sudah paten, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kandidat yang harus menyiapkan anggaran,” timpal Wandira.
Terkait pendaftaran, Wandira menyatakan paket Amertha akan diantar ke KPU Denpasar oleh tim dengan peserta tidak lebih dari 40 orang. Menimbang penerapan ketat protokol kesehatan Covid-19, sebutnya, KPU akan menolak jika yang datang lebih dari itu agar tidak menjadi kluster baru. Dia pun mengajak tim untuk tertib aturan yang digariskan KPU.
“Kita berangkat dari DPD Golkar ini untuk sembahyang ke Pura Jagatnata Denpasar, setelah itu ke KPU. Soal waktu, nanti ditentukan oleh kandidat. Ingat, patuhi protokol kesehatan,” tandasnya. hen
