Civic Education Penting untuk Rawat Kebinekaan di NTB

  • Whatsapp
Bambang Mei Finarwanto. Foto: rul
Bambang Mei Finarwanto. Foto: rul

MATARAM – Maraknya kembali aksi kekerasan seperti bom bunuh diri Makassar maupun di Mabes Polri, serta aksi aksi tindak intoleran lainnya, merupakan sinyal lunturnya pendidikan kewarganegaraan (civic education). Untuk mencegah dan meminimalisasi aksi serupa, Mi6 mendorong KPU, Bawaslu dan pemda di NTB bersinergi menggalakan kembali pendidikan kewarganegaraan untuk semua kalangan warga tanpa terkecuali. 

“Secara umum, tujuan civic education yaitu mendidik warga negara supaya menjadi rakyat yang baik, yang dapat dinarasikan sebagai rakyat yang patriotik, setia terhadap bangsa dan negara, toleran dan demokratis,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (3/4/2021).

Bacaan Lainnya

Secara lebih sederhana, jelasnya, civic education dipahami sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi warga negara. Menurut Didu, sapaan akrabnya, pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui sistem pendidikan. Bisa formal ataupun informal.

Lebih jauh dikatakan, di Inggris misalnya, pendidikan kewarganegaraan disebut citizenship education, yang pada tahun 2002 ini menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris. Di negara-negara Arab seperti Yordania dan Sudan, istilah civic education diterjemahkan dengan al-tarbiyah almuwathanah dan altarbiyah al-wathaniyah.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk warga NTB, jelasnya, sebagai bentuk komitmen parastakeholder menjaga dan merawat kebinnekaan suku dan entitas lainnya. Selain menjadi warga negara yang baik, juga diarahkan agar warga NTB dari semua lapisan memiliki intelektualitas kewarganegaraan, sosial, emosional dan kecerdasan secara spiritual agar tidak mudah diprovokasi dengan hal-hal yang merugikan keberagaman. 

Baca juga :  Polemik LPD Batuyang, Curhat di FB Dicueki, Warga Surati MDA Kecamatan

Karena itu, dia menilai KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam mendorong sekaligus mengartikulasikan hal itu secara berkala, sistematis dan terukur. Tidak semata mata menjadi penyelenggara pemilu yang menjalankan regulasi dan pengawas demokrasi prosedural. “Mumpung tahun 2021/2022 tidak ada agenda pesta demokrasi, tak ada salahnya KPU/Bawaslu bekerja sama dengan pemda di NTB menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara regular, baik daring maupun luring untuk semua lapisan warga NTB,” pesannya. 

Didu menambahkan, selain melalui metode kelas daring dan luring, pendidikan ini bisa dilakukan melalui kampanye di medsos dengan aneka slogan singkat tapi mudah diingat, agar lekat di pikiran warga NTB yang membaca. Kata dia, masyarakat kekinian cenderung suka hal yang informatif tapi dengan gaya bahasa atau narasi to the point agar mudah dipahami. Bahasa yang tertele tele, selain membosankan juga terkesan menggurui. 

Selain itu, ungkapnya, dapat dengan memanfaatkan teknologi animasi ataupun merangkul komikus di NTB agar membuat konten kontekstual terkait kurikulum dan tujuan pendidikan tersebut. Website stakeholder di NTB perlu memasukkan konten animasi berisi ajakan atau pesan mencerahkan serta mencerdaskan warga NTB. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.