POSMERDEKA.COM, MATARAM – DPD PDIP NTB menggelar peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Mataram, Minggu (26/7/2026) malam. Forum yang dipenuhi pameran foto dokumentasi sejarah ini, dibanjiri kader partai, aktivis mahasiswa, akademisi, hingga budayawan untuk merawat ingatan kolektif bangsa.
Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, menegaskan, penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 bukan sekadar konflik internal, melainkan puncak tekanan politik rezim Orde Baru. Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan, kebebasan politik hari ini lahir dari perlawanan panjang yang dibayar dengan intimidasi, kekerasan, bahkan nyawa.
Mengulas rentetan sejarah, Rachmat menelusuri penindakan politik sejak Kongres IV Medan 1993, KLB Surabaya yang mengukuhkan Megawati Soekarnoputri, hingga rekayasa KLB Medan. Dia mencontohkan represi di daerah saat PDI Lombok Timur yang meraih enam kursi DPRD justru dirampas hak pimpinan Dewannya, sehingga fraksi konsisten melayangkan minderheid nota.
“Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan, kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut. Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal, karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa,” tegas Rachmat.
Usai pemutaran dokumenter, suasana emosional mencair saat budayawan Kongso Sukoco menyampaikan monolog satir terkait ketuntasan hukum bagi para korban Kudatuli. Pihaknya menyentil lambannya penyelesaian hak-hak keadilan yang belum tuntas meski zaman telah berganti. “Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati, yang dilupakan justru proses hukumnya. Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar,” ucap Kongso.
Dalam sesi diskusi yang dipandu Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB, akademisi Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep, menilai Kudatuli sebagai simbol gerakan sipil. “Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif,” ujar Gayep, sembari menyebut Megawati Soekarnoputri kala itu menjelma menjadi pilar perlawanan rakyat.
Kesaksian personal disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, I Made Slamet, yang menunjukkan bekas luka fisik akibat tindakan represif aparat. Pun mengisahkan rumah kosnya yang sempat dibakar. “Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi. Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang,” kenang Slamet.
Dari kelompok muda, Ketua DPP GMNI, Satya Ubaya Sakti, menegaskan pentingnya edukasi sejarah agar generasi penerus paham harga sebuah kebebasan. “Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan,” kata Satya.
Peringatan yang berlangsung hingga menjelang tengah malam tersebut ditutup Sekretaris DPD PDIP, NTB Hakam Ali Niazi. Dia menegaskan, konsolidasi ini menjadi pengingat bagi seluruh kader dan aktivis untuk terus merawat nilai keadilan sosial.
“Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka tetap sama bahwa demokrasi harus terus dirawat. Sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai,” tandas Hakam. rul
