DALAM tahun politik 2023 ini, nama Jokowi bak menjadi episentrum dalam perbincangan khalayak di media arus utama dan media sosial. Meski masa jabatannya tinggal setahun lagi, alih-alih mengendur, nama Presiden asal Solo itu kian kencang disuarakan, terutama kalangan politisi dan kalangan hukum. “Jokowi cawe-cawe,” itulah wacana yang menggelinding liar sekarang.
Ada dua pokok persoalan yang dikaitkan dengan cawe-cawe Jokowi, yakni dinamika bakal calon presiden, dan potensi pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup alias coblos partai. Jokowi ibarat Janus, dewa kebanggaan orang Romawi kuno yang memiliki dua wajah. Di satu sisi, dia didesak sejumlah partai politik untuk tidak cawe-cawe urusan memilih bakal calon presiden. Di sisi lain, dia justru diminta cawe-cawe agar Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap memakai sistem proporsional atau coblos caleg. Yang menggelikan, partai yang minta Jokowi tidak cawe-cawe urusan bakal calon presiden, adalah partai yang sama yang minta Jokowi cawe-cawe ke MK.
Nada pemberitaan Metro TV milik Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sangat peyoratif dengan cawe-cawe Jokowi dengan isu penjegalan Anies Baswedan selaku bakal capres yang dijagokan Nasdem, PKS dan Demokrat. Lucunya, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Roberth Rouw, justru berharap Jokowi turun tangan untuk turut mendukung pemilu sistem coblos caleg. “Kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang jadi harapan masyarakat. Ini bukan cuma harapan kami, itu juga hak rakyat,” katanya (Kompas, 31/5/2023).
Menyimak signifikansi isu dan tingginya ekspektasi yang dikumandangkan, fenomena ini dapat dimaknai sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, dicap klemar-klemer atawa planga-plongo, Jokowi kembali membuktikan diri canggih memainkan ritme perpolitikan dalam negeri. Tentu dengan halus atau terang-terangan menggunakan fasilitas kekuasaan yang sampai kini dalam kontrolnya. Dia media, serangan demi serangan disikapi kalem dan tangkas.
Memakai istilah cawe-cawe, bahasa Jawa tidak formal yang bermakna “ikut serta menangani sesuatu”, secara semiosis Jokowi membuat kanal bahasa yang lentur. Soal konstitusional atau tidak, itu cerita lain. Yang pro bilang Jokowi patut turun tangan demi memastikan keberlanjutan pembangunan yang dijalankan sejak 2014. Yang kontra menuding sebagai bentuk intervensi Presiden dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Sebagai pemanis, kedua kutub berlawanan ini sama-sama memakai label “demi bangsa dan negara”. Yang benci cawe-cawe menonjolkan aspek demokratisasi dan HAM, yang menanti mengedepankan unsur menjaga integrasi dan keberlanjutan pembangunan. Retorika semantik Jokowi membuatnya terlihat tegas dan garang, tapi pada saat yang sama mudah berkelit dengan lembut.
Entah by design atau alamiah belaka, Jokowi terlihat berupaya mematahkan prinsip lame duck alias bebek lumpuh seperti dialami Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir-akhir masa pemerintahan. Jokowi mengirim pesan bahwa dia memiliki kekuatan menentukan siapa yang disukai sebagai pengganti pada Pilpres 2024, sekaligus mampu mengeksekusi kekuatan itu.
Kedua, beririsannya dinamika pencapresan oleh partai dengan isu MK akan memutuskan sistem coblos partai, Jokowi terlihat ditempatkan sekaligus mampu menempatkan diri tetap memiliki posisi tawar politik tinggi. Dia seperti bukan di akhir masa pemerintahan, yang galibnya enteng saja ditinggal pergi sekutu lama. Secara komunikasi politik, diakui atau tidak, sampai hari ini tidak ada kelompok atau partai yang tidak menari seirama dengan gamelan yang ditabuh Jokowi. Masalahnya ya itu tadi, Jokowi menunjukkan dia punya kekuatan, dan tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan itu.
Lewat strategi ala tangan besi ini, Jokowi tentu ingin memastikan inner circle dia memang orang pilihan dia, bukan orang yang dipaksa untuk diterima. Jokowi ada pengalaman “tidur bersama tapi dengan mimpi berbeda” saat memerintah bersama Wapres Jusuf Kalla. Jokowi maunya apa, Kalla ngomongnya apa. Konflik KPK vs Polri tahun 2015 bisa dijadikan contoh bagaimana beda visi antara Istana Presiden dan Istana Wapres.
Rekam jejak Jokowi juga dipenuhi situasi “benci tapi rindu” dengan PDIP sebagai partai yang membesarkannya. Keadaan juga menjadikan Jokowi kian terampil dan percaya diri menjual pesona diri sendiri, plus keluar pelan-pelan dari bayang-bayang PDIP. Dan, terutama, Megawati, yang di beberapa kesempatan terkesan kurang menghormatinya.
Ketiga, cawe-cawe Jokowi hari ini sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah politik Indonesia mencatat, Presiden Soekarno pernah turun tangan menyelesaikan sengkarut politik nasional melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden, Indonesia kembali ke UUD 1945, menghindari peruncingan ideologi partai-partai di Konstituante, tidak lagi memakai sistem demokrasi liberal penyebab kabinet jatuh bangun, dan fokus ke ekonomi yang terpuruk akibat pemberontakan militer di Sulawesi dan Sumatera.
Publik bisa saja berdebat apakah Dekrit Presiden itu kudeta konstitusional oleh kepala negara (saat itu pemerintahan memakai sistem parlementer), menafsirkan hukum tata negara secara progresif, atau sekadar kecelakaan sejarah. Satu hal pasti, Indonesia tegak berdiri sampai kini sebagai konsekuensi Dekrit Presiden.
Segendang sepenarian dengan Dekrit Presiden tahun 1959, niat aktor utama baru akan terbukti ketika peristiwanya berlalu (post factum). Apakah cawe-cawe Jokowi murni untuk menyelamatkan bangsa, atau sekadar menyelamatkan ego dan kepentingan politiknya belaka, kita baru dapat lihat ketika Pilpres 2024 telah lampau. Yang pasti, jejak cawe-cawe Jokowi menapak di antara dicaci dan dinanti.
Semoga saja cawe-cawe ini membuat perahu besar bernama Indonesia kian melaju menuju samudera negara maju, mampu melanjutkan kebijakan strategi pemerintahan, dan menunggangi bonus demografi tahun 2045. Bila tidak, alih-alih jadi “Bapak Pembangunan” setelah Soeharto, Jokowi mungkin lebih dikenal sebagai “Bapak Pembungkaman” di era reformasi. Gus Hendra
