Catatan Politik Akhir Tahun : Mengguncang Intoleransi, Mendewasakan Iklim Demokrasi

BERBEDA misi tapi satu visi untuk menyejahterakan rakyat adalah satu bentuk tumbuh suburnya kedewasaan berpolitik, sebagaimana tercermin saat belasan pengurus partai bergabung dalam acara ngelawar bareng yang diinisiai KPU Bali, Rabu (28/12) lalu. Foto: gus hendra

STABILITAS politik ibarat saudara kandung pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Secara ceteris paribus, tak mungkin ekonomi positif jika politik tidak stabil, dan mustahil politik stabil jika ekonomi negatif terus. Dan, entah itu kerajaan atau republik, legitimasi penguasanya dominan dikontrol dari seberapa jauh dia mampu menggairahkan ekonomi negara.

Beranjak dari postulat tersebut, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, melempar (kembali) wacana menunda Pilpres 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027. Kegaduhan timbul sejenak gegara pernyataan dengan mengatasnamakan kalangan pengusaha itu, sekaligus merupakan “kado kejutan” pembuka percaturan politik pada awal tahun 2022. Namanya ide, tentu saja ada pro dan kontra.

Bacaan Lainnya

Tetapi, segendang sepenarian dengan isu sejenis sebelumnya, wacana Presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalih pemulihan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19, meredup dan dilupakan. Pernyataan Bahlil yang diduga sekadar mengukur reaksi publik oleh kalangan Istana, di media arus utama dan media sosial, tidak terlalu berisik. Kegaduhan berputar sebatas di tingkat pengamat dan elite politik dengan segala retorikanya. Pergunjingan makin sayup-sayup setelah Jokowi minta komisioner KPU dan Bawaslu RI yang baru dilantik, segera tancap gas mempersiapkan Pemilu 2024 (www.antara.com edisi 12/4/2022)

Baca juga :  KPU Badung Kembalikan Hibah Rp3 Miliar Lebih, Verifikasi Parpol Dimulai 2022

Habis Jokowi, terbitlah Anies. Berserentak perjalanan tahun, Nasdem sebagai partai medioker ikut membuat kejutan dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pemilu 2024. Manuver politik yang sangat kontroversial, tentu. “Gubernur Ayat Mayat” adalah julukan untuk Anies saat Pilkada DKI 2016, itulah soalnya.

Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bergeming meski sejumlah pihak menyayangkan pilihannya. Surya menegaskan dipilihnya Anies dibanding Ganjar Pranowo, kader PDIP, adalah menjalankan hasil penjaringan aspirasi kader dari seluruh Indonesia. Soal banyak yang tidak suka, itu beda cerita.

Selain di mata eksternal, pilihan Surya juga memantik kontroversial di sejumlah kadernya, terutama di daerah yang kelompok Islam politik terbilang minor. Sejumlah kader Nasdem mundur berjamaah sebagai bentuk protes, termasuk Ni Luh Djelantik dan IGN Panji di Nasdem Bali. Kuatnya dukungan kelompok Islam politik dan garis keras pada Anies, juga diprediksi menjadi handicap target berkembangnya Nasdem di wilayah Indonesia Timur.

Bila direnungkan dengan kepala dingin, respons publik terhadap dinamika di tubuh Nasdem sejatinya menyingkap tiga hal. Pertama, sebagian dari kita belum dewasa berdemokrasi yang mensyaratkan kebebasan memilih calon pemimpin, seburuk apa pun dilabeli oleh pihak lain. Istilah anak muda, sebagian kita masih baperan dalam demokrasi.

Kedua, disadari atau tidak, mengerasnya politik identitas dengan mengeksploitasi sentimen negatif bersendi media sosial. Ini juga menguak betapa minim literasi kita, karena mudah diprovokasi atau digiring media sosial. Ketiga, sikap intoleransi religi bergeser kepada intoleransi politik dengan menggiring “kekitaan” secara semu, sembari menajamkan pemisahan terhadap “mereka”. Surya Paloh bahkan secara jenaka berkelakar dia dihujat dengan dua tudingan kontradiktif: sebagai kelompok penista agama gegara mendukung Ahok, dan kini menjadi bos “Kadrun” atawa Kadal Gurun gegara memilih Anies.

Baca juga :  Lengkap Formasi 65 Anggota, Ketua DPRD NTB Lantik Tiga Anggota PAW

Meski pahit, faktanya kita baru biasa memilih yang disukai sesuai persepsi, bukan bertumpu kapabilitas sosoknya. Kabar buruknya, persepsi mudah tertipu asupan informasi yang dipilih. Meminjam istilah Karl Marx, setelah 24 tahun reformasi, demokrasi kita ternyata baru tiba di titik kesadaran palsu. Jargon “Saya Indonesia, Saya Pancasila” yang digaungkan sejak tahun 2016 oleh Presiden Jokowi, belum terinternalisasi.

Dalam lanskap Bali, kontestasi calon DPD RI rasanya akan membetot perhatian. Selain petahana, dua mantan kepala daerah dua periode, IB Rai Dharmawijaya Mantra dan I Wayan Geredeg, ikut turun gelanggang. Rai Mantra, rival Gubernur Wayan Koster pada Pilkada 2018, sangat berpeluang jadi magnet konstituen. Agung Bagus Arsadhana Linggih yang baru berusia 25 tahun juga dapat menghangatkan kontestasi, terutama dalam mengaduk-aduk suara kaum milenial. Syukur-syukur variatifnya kandidat menghadirkan korelasi dengan tingkat partisipasi pemilih, yang ditarget 83 persen oleh KPU Bali.

Khusus Pilkada Bali 2024 yang tahapannya baru mulai pada Mei 2023, aroma sengitnya persaingan sangat kuat tercium. Uniknya, atau anehnya, kompetisi justru dilahirkan dua kader PDIP, yakni Nyoman Giri Prasta dan Wayan Koster. Publik di Bali, khususnya internal PDIP, seakan terbelah untuk mendukung satu di antaranya. Serasa belum bicara politik Bali jika tidak menyebut salah satu nama itu, yang ibaratnya menghadirkan final kepagian berebut rekomendasi PDIP.

Baca juga :  Wabup Diar Dukung Pengawasan Pemilu 2024

Tahun 2022 tinggal hitungan jam, dan kita menapak di tahun baru 2023. Tahun yang disebut-sebut tahun berat dalam prospek ekonomi global, dan berpotensi mempengaruhi Indonesia dengan risiko pertama yang tampak adalah perlambatan pertumbuhan. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, bahkan melihat ada risiko sejumlah negara jatuh ke jurang resesi, dikutip dari cnbc.indonesia.com (22/11/2022). Semoga saja prediksi bernada seram itu tidak lagi dipakai amunisi menunda Pemilu dengan alasan rasional: negara kekurangan anggaran. Mari berharap tabiat “kalau mau menang mesti curang” sebagian dari elite politik kita berangsur pudar tahun 2023. Jika masih kronis, hanya soal waktu terulang kembali menggilanya perang hoaks, fitnah dan kampanye hitam seperti Pemilu 2014 dan 2019. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.