Bupati Sanjaya Hadiri Rakor KPK, Firli Gaungkan Orkestrasi Pemberantasan Korupsi di Semua Kamar Kekuasaan

BUPATI Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, ketika menghadiri Rakor KPK, di Denpasar, Jumat (18/3/2022). Foto: ist

DENPASAR – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya; bersama Sekda I Gede Susila; dan Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, menghadiri Rakor KPK dengan pemprov dan pemkab/kota se-Bali, terkait upaya pencegahan korupsi di Provinsi Bali, Jumat (18/3/2022).

Rakor di Gedung Gajah Jaya Sabha Denpasar itu, juga dihadiri Ketua KPK RI Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri; Gubernur Bali, Wayan Koster, dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Bali.

Bacaan Lainnya

Terungkap dalam rakor tersebut, bahwa dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan suatu upaya pengawalan tata kelola dari sisi akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan nasional dan daerah.

Dalam hal ini, KPK senantiasa melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dan salah satu upaya strategis adalah mendampingi pemda dalam memenuhi dan melaksanakan indikator yang terdapat dalam area intervensi monitoring center for prevention (MCP).

Firli Bahuri pun memberikan arahan terkait bahaya tindakan korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, dan juga merampas hak-hak azasi manusia. Pelaku tidak hanya akan mendapat sanksi hukum, namun juga sanksi sosial, sanksi ekonomi, sanksi keluarga, dan sanksi politik.

Baca juga :  Omicron Mengganas Batalkan Kejuaraan Bulutangkis Beregu Eropa 2022

Dikatakan, penting peran kepala daerah dalam melakukan pembangunan di Indonesia, dalam mewujudkan tujuan negara. Menjamin stabilitas politik dan keamanan, keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, juga menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, keberlangsungan program pembangunan nasional. ‘’Pemberantasan korupsi membutuhkan orkestrasi, dengan menciptakan sistem integritas nasional. Di setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran, dalam rangka pemberantasan korupsi,” tegas Firli.

Kamar kekuasaan yang dimaksud termasuk di antaranya kamar legislatif; dalam penyusunan dan pengesahan anggaran belanja negara, serta daerah harus bebas dari korupsi. Begitu juga dengan kamar eksekutif dan kamar yudikatif. Seluruh proses peradilan harus bebas dan bersih dari korupsi maupun kekuasaan parpol, yang juga harus bebas dan bersih dari korupsi.

Sementara terkait capaian MCP peringkat 1 yang diraih Bali pada 2021, juga mendapat respons dan apresiasi positif dari Bupati Sanjaya.

“Ini merupakan pencapaian luar biasa dan sebuah kebanggaan untuk kita di jajaran pemerintahan di Bali. Semoga ini bisa meningkatkan integritas, efisiensi, dan efektifitas, serta kualitas pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di Indonesia, khususnya di Bali,” harap Sanjaya. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.