Bupati Badung Polisikan Pembangunan Ilegal di Pantai Melasti, Kapolresta Denpasar Siap Tindaklanjut

BUPATI Badung, Nyoman Giri Prasta (kiri), usai bertemu Kapolreta Denpasar untuk mencari tahu kelanjutan aduan pelanggaran pembangunan di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Foto: ist

MANGUPURA – Pemkab Badung mengadukan dugaan pelanggaran pembangunan di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Selasa (22/3/2022), Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta; didampingi Kasatpol PP, I Gusti Agung Suryanegara, mencari tahu pengaduan masyarakat yang dilakukan Satpol PP Badung pada Januari lalu.

Ditemui usai bertamu Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Bupati Giri Prasta mengakui pertemuannya dengan Kapolresta terkait pengaduan dugaan pelanggaran di Pantai Melasti oleh Desa Adat Ungasan.

Bacaan Lainnya

“Laporan masyarakat terhadap penggunaan dan penyerobotan tata ruang yang tidak ada kewenangan dilakukan oleh oknum,” katanya sembari menyebut pertemuan tersebut sekaligus silaturahmi dengan Kapolresta.

Giri Prasta berujar ada sejumlah pelanggaran hukum di Pantai Melasti. Mulai dari tidak adanya transparansi, pelanggaran tata ruang, sampai pembangunan yang mendatangkan tujuh investor dengan nilai investasi mencapai puluhan miliar.

Lebih jauh diuraikan, dari bendesa pertama disebut ada dua investor melakukan kegiatan. Dari bendesa yang kedua, yang menjabat sekarang, ada lagi lima.

Ada tujuh investor melakukan kerjasama dengan desa adat yang dilakukan oleh bendesa adat, sedangkan lahannya tanah negara. “Ada tujuh (investor), sudah menerima dana Rp28 miliar lebih,” papar Ketua DPC PDIP Badung itu.

Baca juga :  12 Unit Kendaraan Listrik Beroperasi di ITDC Bali

Giri Prasta menuding ada yang tidak beres dengan kegiatan di pantai di Ungasan itu, terutama terkait pelanggaran tata ruang dan aliran uang. Dia berharap ada transparansi, karena masalah penguasaan lahan ada yang disebut hak milik, hak pakai, hak guna pakai, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan.

“Kami berterima kasih kepada Kapolresta karena ini tegas, peraturan ini sudah jelas. Kami tidak mau negara kalah dengan oknum,” sebutnya tanpa merinci oknum mana dimaksud.

Mengenai dugaan pelanggaran hukum, dia menyilakan bertanya ke penyidik. Yang jelas, terangnya, kerjasama masuk ke notaris, dibuatkan akta, dan jelas ada dana. “Semoga dana 28 miliar ini sudah diberikan kepada masyarakat. Karena kami kan khawatir dong, karena menurut kacamata saya ini sudah pidana,” ungkapnya.

Disinggung mengenai persoalan izin, Bupati asal Pelaga ini memastikan Pemkab Badung tidak akan memberi izin usaha yang melanggar atau tidak ada alas haknya. Kegiatan di lokasi itu termasuk penyerobotan.

Kapolresta Bambang Yugo Pamungkas enggan berkomentar banyak terkait pengaduan tersebut, dan beralasan masih mempelajari pengaduan Bupati Badung. “Ooh… (dumas) masih kami pelajari dulu,” jawabnya singkat.

Disinggung mengenai dugaan pelanggaran di Pantai Melasti, kembali ia mengaku belum bisa berkomentar banyak. “Nanti, kan masih dipelajari,” sahutnya menandaskan. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.