Bikin Gaduh dan Khianati Konstitusi, Wacana Presiden 3 Periode Dinilai Tidak Mendidik

LALU Aksar Anshori dan Prof. Masnun Tahir. Foto: rul

MATARAM – Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut mantan Ketua KPU NTB dua periode itu, sangat tidak elok memperpanjang masa jabatan presiden.

Apalagi secara filosofis hingga konstitusi tidak mungkin dapat dilakukan. “Yang ada malah wacana itu akan membuat kegaduhan, kecemasan dan bisa menjadi ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilu,” ketus Aksar, Rabu (9/3/2022).

Bacaan Lainnya

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB itu menduga isu yang kini digulirkan sejumlah elite politik di Jakarta itu terselip niat di dalamnya. Padahal wacana tersebut terkesan tidak mendidik dalam konteks konstitusi dan demokrasi, yang dibangun para pendiri bangsa Indonesia. Karenanya, dia memandang wacana itu harus dihentikan.

“Sudah jelas para pendiri bangsa menetapkan pondasi dasar bahwa pemilu itu dilaksanakan lima tahun sekali. Maksudnya jelas, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan,” seru Aksar.

Dia mengkhawatirkan jika wacana perpanjangan presiden dipaksakan, maka negara akan berada dalam kondisi chaos (rusuh). Begitu pun kalau hal ini dijadikan sebagai dasar untuk mendorong terjadinya amandemen, hal tersebut akan menjerumuskan.

Baca juga :  Bangli Gencarkan Vaksinasi untuk Tekan Kasus Positif Corona

Kata dia, sejarah akan mencatat di era sekarang ini terjadi pembelajaran buruk bagi generasi selanjutnya. Sebab, bukan tidak mungkin hal serupa juga dilakukan generasi berikutnya nanti.

Pembatasan jabatan presiden selama dua periode sudah sangat ideal. Karena itu, alasan pemulihan ekonomi lantaran pandemi Covid-19 yang kini digulirkan dirasa tidak tepat. Apalagi Komisi II DPR memutuskan Pemilu dan Pilkada Serentak dilaksanakan pada tahun 2024.

“Ayo para elite parpol, sikap konsisten pada agenda Pemilu dan Pilkada yang sudah ditetapkan haruslah dijalankan. Ingat, jika kita terus sibuk dengan sikap wacana dan tidak konsisten, akan terjadi kerusakan tatanan demokrasi, tatanan ketatanegaraan, dan kerusakan pada konstitusi kita,” ajaknya mengingatkan.

Di kesempatan terpisah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Masnun Tahir, mengingatkan para elite politik di lingkaran Presiden Jokowi agar memedomani konstitusi negara, UUD 1945. Apalagi Presiden Jokowi dalam setiap pernyataannya mengaku sama sekali tidak menghendaki dan menolak adanya tiga periode kepemimpinannya.

“Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode agar jangan keluar dari khittah, yakni konstitusi kita. Silahkan beropini, tapi jangan melanggar sesuatu yang digariskan dalam aturan yang juga berasal dari produk politik itu sendiri,” urainya.

Soal alasan ekonomi dipakai dalih perpanjangan masa jabatan presiden, Ketua PWNU NTB itu menilai hal tersebut perlu data dan riset mendalam. Sebab, tidak bisa menggulirkan sesuatu hanya berdasarkan opini dan keinginan masing-masing. Masnun mengingatkan konstitusi negara menjadi hakim dan hukum tertinggi di negara ini.

Baca juga :  Piala Soeratin U17 Bali: PS Badung Melaju ke Semifinal dengan Status Juara Grup A

Aspirasi para elite dan juga sejumlah pihak dia hargai, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Meski begitu, dia minta jangan membabibuta, karena semua itu perlu sikap elegan dan negarawan.

“Jangan kita hanya berwacana tanpa ada kajian serta riset yang mendalam. Apalagi ini menyangkut produk hukum yang sudah menjadi ketetapan bersama,” beber Masnun memungkasi. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.