POSMERDEKA.COM, MATARAM – Pembahasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) NTB 2024 masih berlangsung alot. Hingga kini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB bersama TAPD 10 kabupaten/kota belum mencapai kesepakatan final terkait pola berbagi anggaran.
Sekda NTB, Gita Ariadi, berkata terus melakukan konsolidasi dan pembahasan sampai ketemu kesepakatan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk Pilgub 2024. “Untuk Pilkada, kami terus melakukan konsolidasi dengan KPU, Bawaslu, dan secara internal dengan pemerintah kabupaten/kota terkait sharing (berbagi) anggaran. Itu semua sudah dan sedang berproses,” kata Gita, Kamis (6/7/2023).
Ditanya lebih lanjut terkait kendala, Gita menyebut lebih pada prinsip kehati-hatian yang dikedepankan, sehingga pembahasannya terkesan lambat. Di samping memang kondisi keterbatasan uang, yang paling penting yang dikedepankan adalah kecermatan. Jangan sampai ada peluang duplikasi anggaran yang menyebabkan salah di kemudian hari.
”Kami tidak ingin berdarah-darah di belakang hari berurusan dengan APH (aparat penegak hukum), sehingga kami ingin memastikan bahwa item-item itu akuntabilitasnya tinggi,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan, dia menginginkan ada efisiensi anggaran, sehingga banyak hal yang harus dicermati TAPD terkait dengan usulan anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu. Lebih-lebih Pilgub NTB akan dilaksanakan serentak dengan pilkada 10 kabupaten/kota, sehingga terdapat peluang efisiensi yang cukup besar dengan pola berbagi anggaran.
“Ini kan Pilkada serentak baru sekarang ini kita lakukan, kami tidak mau terjadi duplikasi anggaran. Jadi, mana yang tahapan yang beririsan, mana yang kami tangani, biar tidak ada dobel anggaran, dan juga WHO sudah mencabut status pandemi, sehingga harus menyesuaikan,” bebernya.
Meski demikian, Gita menegaskan anggaran wajib untuk dialokasikan, dan sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah, baik di APBD Perubahan 2023 maupun APBD Induk 2024. Gita menjamin akan segera memfinalisasi anggaran Pilgub NTB.
“Item-itemnya kami sudah sepakat, presisi dan sudah kami simulasikan. Kemudian akan dituangkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kami pastikan sudah menemukan angka finalnya,” jaminnya.
Untuk diketahui, KPU NTB sudah mengajukan usulan anggaran Rp377 miliar. Diperkirakan akan diefisiensi sampai 60 persen setelah ditemukan pola sharing anggaran dengan kabupaten/kota. Artinya, dari Rp377 miliar itu akan dipangkas sekitar Rp200 miliar lebih. rul
