POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Tim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia melakukan kunjungan di Bawaslu Bali, Kamis (13/3/2025). Kedatangan tim DKPP diterima anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan; didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Ni Luh Supri Cahayani. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergitas kelembagaan antara DKPP RI dan Bawaslu Bali, sekaligus menyosialisasikan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024.
Tim DKPP RI yang hadir dalam kunjungan terdiri dari Novita Iriana Tambunan, Muhammad Anis, Novia Dwi Asri, dan Karina Puspitaloka. Mereka memperkenalkan IKEPP sebagai inovasi DKPP dalam mengukur kualitas dan integritas penyelenggara pemilu. “IKEPP merupakan penilaian etik yang dilakukan terhadap penyelenggara pemilu selama periode tahun 2024,” ujar Muhammad Anis, Penelaah Teknis Kebijakan DKPP RI.
Lebih lanjut Anis menjelaskan, IKEPP memiliki tujuan utama untuk memberi pemeringkatan sejauh mana jajaran KPU dan Bawaslu di tingkat pusat serta provinsi, mematuhi kode etik penyelenggara pemilu. Penilaian ini meliputi tiga dimensi utama, yaitu Persepsi atas Perilaku Etik (PPE), Eviden Perilaku Etik (EPE), dan Pelembagaan Etik Internal (PEI). Dalam pemaparan yang dilakukan, Anis menyebut secara satuan kerja (satker) Bawaslu Bali memperoleh predikat “Sangat Patuh”.
“Dan, penilaian IKEPP merupakan akumulasi Bawaslu Provinsi Bali dan KPU Provinsi Bali, di mana penilaiannya berada di zona hijau, dengan predikat ‘Patuh’,” terangnya.
Menanggapi hasil tersebut, Sutrawan menyampaikan apresiasi atas predikat yang diraih Bawaslu Bali. Dia berterima kasih atas predikat “Patuh” yang diberikan DKPP RI. “Ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras kami dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Lebih lanjut Sutrawan menyampaikan, Bawaslu Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. “Kami akan terus menjaga kepatuhan terhadap kode etik, serta berupaya meningkatkan standar kualitas dalam setiap tahapan pemilu ke depan,” janjinya.
Sosialisasi IKEPP yang dilakukan DKPP RI ini diharap dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, dalam menjaga standar etik yang tinggi. “Dengan adanya IKEPP, kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran penyelenggara pemilu berkomitmen pada prinsip kejujuran, profesionalisme, dan independensi,” imbuh Novita Iriana Tambunan. hen
