Bawaslu Bali Mulai Siapkan “Mata dan Telinga” Lewat PPI

KETUT Ariyani usai audiensi ke kantor Purna-Paskibraka Indonesia (PPI) Bali untuk mengajak kerja sama pengawasan partisipatif, Kamis (8/1/2026). Foto: ist
KETUT Ariyani usai audiensi ke kantor Purna-Paskibraka Indonesia (PPI) Bali untuk mengajak kerja sama pengawasan partisipatif, Kamis (8/1/2026). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketika tahapan pemilu belum bergulir dan ruang publik masih lengang dari hiruk-pikuk politik, Bawaslu Bali memilih tidak berdiam diri. Alih-alih menunggu, lembaga pengawas ini justru mulai “menjemput bola” dengan merangkul kekuatan yang kian diperhitungkan: anak muda.

Langkah strategis ini diawali melalui penjajakan kerja sama pengawasan partisipatif dengan Purna-Paskibraka Indonesia (PPI), Kamis (8/1/2026). Di hadapan pengurus PPI, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, blak-blakan soal beban pengawasan yang kian kompleks. Baginya, tugas ini mustahil dipikul sendirian.

Bacaan Lainnya

“Banyak yang harus kami awasi. Karena itu, kami membutuhkan masyarakat sebagai perpanjangan mata dan telinga,” tegas Ariyani.

Ariyani menekankan, ketiadaan tahapan bukan alasan untuk berhenti berkonsolidasi. Fase “tenang” inilah yang dimanfaatkan Bawaslu Bali untuk membangun fondasi pengawasan sejak dini, dengan memperluas audiensi ke berbagai elemen masyarakat. Pengawasan pemilu, dalam pandangan Bawaslu, bukan sekadar kerja teknis di hari pencoblosan, melainkan sebuah proses panjang keterlibatan publik.

PPI dinilai punya posisi strategis. Sebagai organisasi yang dihuni anak-anak muda dengan tempaan disiplin dan nasionalisme tinggi, mereka bukan sekadar simbol upacara. “Anak-anak muda ini sudah mengikuti perkembangan dan mendapatkan pendidikan yang teliti. Mereka bisa menjadi saluran penting penyebaran informasi demokrasi yang benar,” lanjut Ariyani.

Menyambut itu, Ketua PPI Bali, Made Edi Agustisna, menyatakan kesiapannya. Dia menjelaskan, secara struktural, PPI memiliki jejaring luas di bawah naungan Disdikpora dan Kesbangpol, bahkan hingga unsur hukum di tingkat provinsi.

“Jika diberikan kepercayaan, kami siap terlibat dalam pengawasan,” jamin Edi. Dia bahkan membuka ruang bagi Bawaslu Bali untuk masuk ke agenda-agenda internal PPI, mulai dari rapat koordinasi hingga rapat pimpinan.

“Setiap momentum kumpul, kami siap memberi ruang kepada Bawaslu untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Informasi itu akan kami teruskan kepada anggota kami yang mayoritas anak muda enerjik,” tambahnya.

Bagi Ariyani, generasi muda adalah simpul krusial dalam ekosistem demokrasi. Di tengah derasnya disinformasi, anak muda diharap menjadi penyaring pesan yang kredibel. Fokusnya jelas: pengawasan partisipatif. Ke depan, anggota PPI diharap menjadi basis-basis yang menyebarkan nilai dan kewaspadaan demokrasi di tengah masyarakat.

Dia menegaskan, Bawaslu Bali tidak mau menjadi “pemadam kebakaran” yang bersifat reaktif. Bawaslu memilih menanam jejaring lebih awal. Sebab, demokrasi dan pengawasannya tidak pernah lahir mendadak; hal itu dibangun jauh sebelum bilik suara didirikan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses