Anugerah Keterbukaan Informasi, Pemkab Gianyar Raih Peringkat 3 di Bali

  • Whatsapp
PENGHARGAAN Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Bali Tahun 2021 dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Foto: adi

GIANYAR – Untuk kali pertama, Pemkab Gianyar mendapat peringkat 3 penerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Bali Tahun 2021 dari Komisi Informasi Provinsi Bali, sebagai badan publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota (PPID Utama).

Penghargaan itu diserahkan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra; kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gianyar, AA Gde Raka Suryadiputra, selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Gianyar di gedung Wiswa Sabha Utama kantor Gubernur Bali, Kamis (9/12/2021).

Bacaan Lainnya

Penghargaan Pemkab Gianyar itu berdasarkan hasil elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Provinsi Bali. Penilaian dimulai melalui tahapan sosialisasi, pengisian kuesioner, pengumpulan video dan tahapan presentasi. Pemkab Gianyar meraih nilai 94,15 kualifikasi Badan Publik Informatif.

Selain Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama, badan publik di lingkungan Pemkab Gianyar yang meraih penghargaan yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai peringkat 3 Badan Publik Informatif Kategori OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai 93,33.

Pun Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani sebagai peringkat 1 Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai 92,88.

Baca juga :  Humas Bawaslu Wajib Bangun Kerjasama dengan Media

Raka Suryadiputra mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dan seluruh badan publik di Pemkab Gianyar atas partisipasinya dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Gianyar.

Dari 17 badan publik di Gianyar yang mengikuti e-Monev KIP tahun 2021, sebagian besar masuk kualifikasi Informatif. “Kami berharap seluruh badan publik di Gianyar dapat menjadi badan publik yang informatif,” harapnya.

Saat menyerahkan penghargaan, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan, keterbukaan informasi publik oleh badan publik adalah amanat Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain sebagai salah satu ciri negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, juga merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Selain itu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dengan begitu, sambungnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public, yang berujung kepada penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk itu, sebutnya, semua badan publik wajib melaksanakan semangat keterbukaan informasi didasari satu tujuan yakni memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.