Anies Berkibar, ke Mana Ganjar?

Gus Hendra
Gus Hendra

IBARAT dua sisi mata uang, di mana ada Anies Baswedan, di sana ada Ganjar Pranowo. Rasanya kurang afdol jika membincang kontestasi Pilpres 2024 tanpa dua sosok, yang selalu balapan di papan atas klasemen elektabilitas dari semua lembaga survei negeri ini. Setelah saling kejar di lapangan survei elektabilitas, Anies mendahului dideklarasikan menjadi capres dari Nasdem pada Senin (3/10/2022). Ganjar? Hmmm… sampai sekarang belum tampak ada gejala “naik kelas” dari capres elektabilitas ke capres realitas.

Sampai detik ini Ganjar masih berstatus kader PDIP, yang konsekuensinya mesti takzim pada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, plus anak biologisnya yang bernama Puan Maharani, yang dielus-elus sebagai capres PDIP. Bujuk rayu oleh Golkar sejak tahun 2021, dan terbaru oleh PSI, untuk diusung sebagai capres dengan modal popularitas menggiurkan, seperti kurang gurih untuk menggoda selera (atau keberanian?) Ganjar lompat pagar. Ganjar seperti total memainkan politik ala Jawa, yakni berupaya maksimal tidak meninggalkan, minimal tidak mempermalukan, pihak yang dulu sangat membantunya mencapai level populer dan disukai seperti saat ini.

Bacaan Lainnya

Sebagai partai senior, PDIP dikenal senang mengaduk-aduk emosi penikmat politik dengan memainkan strategi menit terakhir untuk menentukan capresnya. Sebagai pembenar,  Sekjen Hasto Kristiyanto mengklaim PDIP menentukan capres tidak semata-mata berdasarkan popularitas atau elektabilitas, suatu pernyataan yang dengan mudah ditafsirkan ditujukan kepada Ganjar atau kader lain yang unggul di survei, agar tidak kege-eran meski posisinya jauh melampaui Puan Maharani. Hasto menegaskan seorang calon presiden harus memiliki semangat kepemimpinan, bukan hanya elektoral semata. Pun mengingatkan untuk menjadi seorang presiden diperlukan keteguhan dalam memimpin, dan kemampuan teknokratis untuk menjabarkan seluruh aspek-aspek ideologis.

Terlepas dari akrobat retorika elite PDIP yang semuanya mudah dimaknai sebagai upaya (sementara) menahan laju Ganjar, tetap saja menarik untuk diteropong akankah Ganjar menyusul Anies ke palagan capres? Jika iya, kendaraan apa yang dipakai? Jika tidak, posisi apa yang kemungkinan tersedia bagi Ganjar selepas purnatugas sebagai Gubernur Jateng kelak?

Melihat gaya politik Ganjar yang njawani, plus ada setitik nila dari kasus E-KTP yang sempat menyeretnya sebagai saksi di KPK, sulit rasanya membayangkan hari ini Ganjar akan berpidato di podium ala Anies untuk menyatakan diri bersedia sebagai capres di luar PDIP. PDIP dengan cerdik tetap memposisikan Ganjar sebagai vote getter, tapi pada saat yang sama sepenuhnya mengontrol “si anak emas” ini agar tidak macam-macam. Sebab, sekali lagi, gaya politik Ganjar cenderung lebih nyaman membiarkan publik menilai bagus dirinya, dan “pada saat yang sama tidak cukup punya keberanian mengeksekusinya”. Titik lemah ini yang membuat posisi Ganjar ibarat lepas kepala pegang ekor.

Karena sejauh ini relatif sulit nyapres, lalu sebagai politisi yang sulit menganggur karena limpahan popularitas dan publikasi sebelumnya, posisi apa yang dapat dibayangkan untuk Ganjar? Terlepas siapa capres yang berkontestasi dan kelak memenangkan Pilpres 2024, apalagi jika itu capres yang diusung PDIP, agak sulit sepertinya untuk tidak merekrut Ganjar dalam kabinet. Melihat pengalaman dan kapasitas Ganjar selama ini, posisi yang paling pantas adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Secara politik, Mendagri merupakan bos dari birokrasi seluruh negeri, dan itu berarti cukup strategis.

Kemungkinan Ganjar direkrut sebagai pengisi kabinet itu, salah satunya, karena secara budaya dan sejarah politik Indonesia adalah politik akomodatif. Sejak era Presiden Soekarno, kecuali era Soeharto, kita lihat bagaimana Presiden berupaya mengakomodir kepentingan banyak pihak, termasuk yang kurang disukai, untuk stabilitas politik. Pandangan politik Moh. Hatta dan Soekarno sejatinya bak air dan minyak, toh keduanya “betah” jadi Dwi Tunggal sejak 1945 sampai 1956.

Begitu juga Soekarno dengan Nasution, keduanya memiliki banyak perbedaan strategi dan perspektif menangani urusan politik dan keamanan saat Indonesia menggunakan UUD 1950. Meski sempat dipecat sebagai KSAD tahun 1952, Nasution diangkat kembali oleh Soekarno di jabatan yang sama tiga tahun berselang sampai tahun 1962 sebelum diganti Mayjen Ahmad Yani. Bulan madu keduanya bahkan membuat Soekarno melahirkan Dekrit Presiden tahun 1959.

Presiden SBY, yang kemenangannya tahun 2004 secara insinuatif dituding “mengkudeta” mantan bosnya, Megawati, berupaya keras membangun komunikasi politik dengan PDIP. Sayang, niatnya bertepuk sebelah tangan. Tawaran posisi menteri untuk Puan Maharani tak jua melelehkan kebekuan hati Megawati, bahkan ketika suaminya, Taufik Kiemas, “diberi” jabatan Ketua MPR RI.

Terakhir, Presiden Jokowi mengangkat mantan rival dua periode bernama Prabowo Subianto menjadi pembantunya di posisi Menteri Pertahanan (Menhan). Khusus Prabowo yang punya partai besar bernama Gerindra, selain bagian dari politik akomodatif, posisi Menhan juga samar-samar bagian dari skenario balas budi politik guna mengamankan posisi Jokowi setelah tidak menjabat kelak.

Dari peluang dan kemungkinan yang tersedia untuk Ganjar tadi, muncul lagi pertanyaan berikutnya: apakah pencapresan Anies didukung, sekurang-kurangnya mendapat restu dari Jokowi? Melihat yang mencapreskan adalah Nasdem yang sampai hari ini masih di kabinet Jokowi, sulit mengelakkan tidak ada permainan panggung belakang ala Erving Goffman dalam drama politik ini. Tidak sulit membayangkan Surya Paloh ngopi bareng Jokowi, bilang akan mencapreskan Anies dengan segala argumen, termasuk plus-minus jika Nasdem tidak mencalonkan Anies duluan. Kemudian Jokowi manggut-manggut, lalu mengajukan syarat dan ketentuan tertentu sebagai jaminan Anies “tidak diganggu” untuk dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem.

Berhubung Jokowi fokus dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN), salah satu garansi yang diminta kemungkinan besar adalah proyek IKN jangan sampai mangkrak seperti Hambalang. Anies pun menjamin jika dia terpilih sebagai suksesor Jokowi, akan terjadi keberlanjutan dan perubahan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. So, setelah Anies berkibar, (akan berlabuh) ke mana Ganjar? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses