MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mewujudkan dunia usaha antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengatakan, bahwa tidak mungkin kemajuan pembangunan di NTB hadir tanpa adanya kontribusi yang besar dari BUMN dan BUMD di sini. Dunia usaha adalah key elements dalam meng-upgrade kemampuan daerah, oleh karena itu dunia usaha harus menjadi engine of growth.
‘’Tidak mudah untuk meminta proyek yang besar di daerah kita, maka event-event internasional yang ada di NTB merupakan cara yang tidak biasa untuk menarik perhatian pemerintah pada daerah ini. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan BUMN dan BUMD,’’ kata Gubernur, Sabtu (8/10/2022).
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan, berdasarkan data KPK sejak 2004 sampai Agustus 2022, tercatat 1.444 tersangka kasus korupsi yang sudah tertangkap, paling tinggi adalah pihak swasta sebanyak 363 orang.
Menurut dia, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga di NTB ditentukan oleh karya besar kalangan pengusaha baik dari BUMN, BUMD, maupun swasta, karena hal tersebut berpengaruh terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat.
‘’Coba berikan kemudahan investasi, dengan demikian akan terbuka lapangan kerja yang memberikan pendapatan sehingga dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Maka jadilah kalian pahlawan-pahlawan dalam rangka meningkatkan ekonomi,’’ tegas Firli.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, menyampaikan, bahwa pemberantasan korupsi tidak akan selesai hanya oleh KPK, butuh juga peran serta dari seluruh masyarakat termasuk dunia usaha.
“Kenapa dunia usaha? Karena dunia usaha menentukan hajat hidup orang banyak, tingkat perekonomian negara, serta banyak menyerap tenaga kerja,” tandasnya. rul
