Waspadai Ajakan Tidak Usah Datang ke TPS

  • Whatsapp
PENYANYI Nanoe Biroe (kanan) menguraikan pandangannya terkait Pilkada Denpasar dalam webinar yang dilangsungkan KPU Denpasar, Sabtu (7/11/2020) malam. Foto: gus hendra
PENYANYI Nanoe Biroe (kanan) menguraikan pandangannya terkait Pilkada Denpasar dalam webinar yang dilangsungkan KPU Denpasar, Sabtu (7/11/2020) malam. Foto: gus hendra

DENPASAR – Ramainya agitasi, terutama di media sosial, agar orang tidak usah ke TPS pada saat Pilkada 2020 tanggal 9 Desember mendatang, mendapat perhatian serius jajaran KPU. Apalagi ajakan tersebut dihubung-hubungkan dengan adanya “pelarangan” orang melaksanakan upacara agama. KPU mensinyalir ajakan itu sebagai bentuk strategi terselubung untuk memenangkan paslon tertentu. Tengara itu mencuat saat webinar sosialisasi tahapan Pilkada Denpasar di tengah pandemi Covid-19, Sabtu (7/11/2020) malam.

“Belakangan ada ajakan agar diam di rumah, tidak usah ke TPS karena ke pura saja tidak boleh. Ada sekelompok orang meniupkan hal itu,” seru Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, sebagai narasumber dalam acara yang juga menghadirkan penyanyi Bali, Nanoe Biroe, tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurut Lidartawan, Majelis Desa Adat Bali dan PHDI Bali tidak pernah melarang ada hajatan di masyarakat, hanya membatasi jumlah orangnya agar tidak ada kerumunan. Restriksi juga diterapkan di TPS, dengan membatasi jumlah pemilih. Jika sebelumnya maksimal 800 orang, kini maksimal hanya 500 orang. KPPS bersama kepala lingkungan juga akan mengatur waktu kedatangan agar warga tidak numplek bersamaan di TPS.

Baca juga :  Wagub Cok Ace: Pariwisata Internasional belum Dibuka

“Diatur waktunya itu bukan untuk mendeteksi warga ini pendukung paslon A, yang ini dukung paslon B, bukan begitu. Selain itu TPS juga ada disinfeksi, dan KPPS dilengkapi alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sebagainya,” terangnya.

Karena KPU menjamin keselamatan di TPS, ungkapnya, tidak ada alasan untuk “diam di rumah” saat 9 Desember nanti. Dia membandingkan dengan Korea Selatan yang juga menggelar pemilu pada saat pandemi, dan tingkat partisipasi pemilih justru tinggi dibanding sebelum ada pandemi. “Makanya, jangan sampai pihak yang mengkampanyekan agar masyarakat tidak usah datang ke TPS, justru mereka itu yang ramai-ramai datang ke TPS nanti. Dengan begitu calon yang didukung menang, karena pendukung lawannya tidak menggunakan hak suara,” sergah mantan Ketua KPU Bangli dua periode itu.

Dia menambahkan, sejumlah pengamat mengestimasi masyarakat Bali hanya sedikit datang ke TPS karena ada Corona. Penilaian minor itu, sambungnya, sepatutnya dibantah masyarakat dengan meramaikan TPS saat pilkada. Dia juga berkata sedang melobi Gubernur Bali, I Wayan Koster, agar menerbitkan peraturan untuk meniadakan sementara aktivitas pada 9 Desember sampai pukul 13.00, sebagai batas akhir pemungutan suara. Bila perlu mal dan tempat keramaian baru buka setelah itu, agar masyarakat fokus menggunakan hak suara.

“Kalau partisipasi masyarakat tinggi, tentu akan jadi kebanggaan untuk kita semua,” ajaknya.

Baca juga :  Peluang Rai Iswara Lawan PDIP Bergantung Garis Tangan

Spirit menggunakan hak pilih juga diutarakan Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, sebagai moderator webinar. Selain menegaskan tidak benar ada larangan orang sembahyang, apalagi dikaitkan dengan tidak usah datang ke TPS, dia mendaku sepakat swalayan dibuka setelah pukul 13.00. “Ini gagasan positif menurut saya, karena KPU tidak bisa sendiri menyukseskan pilkada ini. Partisipasi dan peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan,” pintanya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.