Sama-sama Jaga Keselamatan di TPS, Saksi Paslon Idealnya Dites Cepat Corona

  • Whatsapp
SUASANA penghitungan suara oleh KPPS dengan diawasi saksi saat Pemilu 2019 di salah satu TPS di Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Foto: gus hendra

DENPASAR – Faktor keselamatan pemilih di TPS sesungguhnya sudah diupayakan maksimal oleh KPU, antara lain dengan mewajibkan jajaran penyelenggara melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19.  Namun, di sisi lain, saksi paslon sebagai salah satu elemen di TPS tidak ada kewajiban menjalani tes cepat. Padahal KPPS dan saksi memiliki durasi waktu yang sama bertugas di TPS.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang dimintai tanggapan atas anomali itu, memandang idealnya memang semua pengampu kepentingan di TPS melakukan tes cepat. Langkah itu sekurang-kurangnya dapat memberi efek psikologis untuk menambah keyakinan pemilih terkait keselamatan mereka menggunakan hak politik. Masalahnya, kata dia, aturan main tidak ada mewajibkan saksi menjalani tes cepat.

Bacaan Lainnya

“Kalau mau sama-sama menjaga, idealnya semua yang bertugas ikut tes cepat. Jangan hanya KPPS saja, kalau saksi tidak tes cepat dan dia positif misalnya, kan jadi sia-sia. Apalagi saksi itu akan lama juga di TPS,” sebutnya, Minggu (8/11/2020).

Menjamin keamanan saksi, sambungnya, merupakan tugas parpol dan paslon. Hanya, Lidartawan berpendapat seyogianya saksi yang bertugas di TPS adalah yang mau atau sudah menjalani tes cepat. Keamanan dan keselamatan selama proses di TPS, ulasnya, merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya KPU. Jika membeli baju saksi saja bisa, imbuh Lidartawan, logikanya paslon bisa juga membiayai saksi ikut tes cepat.

Baca juga :  Tiga Bangunan Kantor Camat Sudah Diperbaiki

Bagi akademisi dan pengamat politik I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, yang dimintai komentar di kesempatan terpisah, sesungguhnya tes cepat tidak menyelesaikan masalah. Alasannya, rapid test bukan alat ukur mutlak apakah seseorang terjangkit virus Corona atau tidak. Jika ingin benar-benar aman, jelasnya, tentu harus tes usap, meski biayanya mahal.

“Kalau tidak ada biaya, saya rasa cukup surat sehat dari dokter, KPU bisa kerjasama dengan dinas kesehatan. Daripada kita buang-buang uang (untuk tes cepat), yang penting dokter bilang sehat, minimal badannya tidak panas, ya sudah,” terang mantan Ketua KPU Bali tersebut.

Disinggung ada kesan kurang adil ketika KPPS wajib tes cepat tapi saksi tidak, Lanang mengakui idealnya memang semua pihak diperiksa kesehatan terkait Corona. Namun, semua itu terganjal ketersediaan anggaran. Di sejumlah negara yang melaksanakan pemilu pada saat pandemi, ulasnya, negara yang menanggung biaya untuk uji kesehatan. Ketika tidak mampu menanggung semua, maka petugas penyelenggara saja yang diproteksi.

Meski begitu, Lanang menyebut masyarakat juga cukup memiliki kesadaran terkait kesehatannya sendiri. Misalnya jika mereka sakit atau merasa tubuh tidak nyaman, kecil kemungkinan mereka akan datang ke TPS. Apalagi pemerintah sejak lama mengamplifikasi pesan agar warga diam di rumah saja, terutama bagi yang sakit. Justru yang lebih penting adalah bagaimana KPU membuat terobosan agar masyarakat yang sehat benar-benar datang ke TPS.

Baca juga :  Baliho Liar Usik Estetika Denpasar, KPU Sebut Paslon Inkonsisten

“Katakanlah menempatkan dokter atau petugas kesehatan di TPS, meski tidak mungkin di semua TPS, dengan kerjasama dengan dinas kesehatan di daerah. Jadi, paradigmanya dibalik. Bukan mengajak masyarakat tidak takut datang ke TPS, melainkan ayo datang ke TPS dan dapat periksa kesehatan gratis, gitu,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.