Warga Tidak Serius Didata Hasilkan Data Bohong-bohongan

ANGGOTA Fraksi Golkar DPRD Karangasem, Jumat (9/9/2022) membesuk Frida, salah seorang staf DPRD di RSUD Karangasem. Staf tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas ketika hendak melakukan kegiatan Sensus Satu Data. Foto: ist

KARANGASEM – Anggota Fraksi Golkar DPRD Karangasem, Jumat (9/9/2022) membesuk Frida, salah seorang staf DPRD di RSUD Karangasem. Staf tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas ketika hendak melakukan kegiatan Sensus Satu Data, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, masukan dan kekhawatiran anggota DPRD Karangasem dalam rapat terkait program Satu Data Pemkab Karangasem seperti benar-benar terjadi. Saat itu Fraksi Golkar membuat pernyataan sikap hingga menyampaikan beberapa masukan dan saran.

Bacaan Lainnya

Di antaranya terkait pelibatan ASN dan tenaga kontrak daerah sebagai tenaga survei, yang dinilai secara kemampuan teknis kurang memadai. Pula jaminan keselamatan bagi tenaga surveyor ketika bertugas tidak jelas, sehingga keselamatan surveyor tidak terlindungi.

Ketua Fraksi Golkar Karangasem, I Ketut Badra, langsung angkat bicara begitu tahu ada tenaga non-ASN mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan menuju ke lokasi pendataan.

“Inilah yang kami khawatirkan, kami sudah habis- habisan memberi masukan positif tentang pendataan tersebut. Sayang, tetap dilaksanakan dengan memaksakan diri oleh eksekutif,” sindir Badra setelah membesuk Frida.

Menurut Badra, jika masyarakat diberi tugas yang memang bukan kapasitas dan bukan profesinya, tentu akan menjadi beban bagi mereka. Beban itu sedikit tidaknya akan berpengaruh terhadap kondisi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, Badra juga menilai data yang dihasilkan dalam pendataan bakal tidak akurat. Sebab, dia banyak mendapat informasi proses pendataan di bawah sangat jauh dari harapan data yang nanti bisa dijadikan sebagai data pembanding.

“Kepada pasien, kami dari Fraksi Golkar suport biar segera sembuh. Di samping itu, kami akan pertanyakan juga bagaimana menanggungjawabkan bila ada orang yang ditugaskan atau diberi tugas tambahan? Bagaimana tindak lanjutnya?” sergahnya.

Badra mengklaim tetap mendorong dan setuju program Satu Data yang digagas Pemkab Karangasem. Hanya, dia persoalkan sistemnya, dalam arti secara psikis ASN merasa tertekan diperintah karena atasan berhubung sensus bukan tugasnya.

“Di kawasan saya yang didata itu sudah bohong-bohongan. Setiap yang didata mengaku tidak punya rumah, situasi ini akan sulit mendapat data kecuali orang-orang yang mampu seperti dari pihak BPS,” tandasnya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses