Warga Melanggar PPKM Darurat, Kepala Daerah Bisa Disanksi

  • Whatsapp
BUPATI Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menggelar pertemuan mendadak di pendopo rumah jabatan, Jumat (2/7/2021) bersama Forkopimda. Foto: ist
BUPATI Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menggelar pertemuan mendadak di pendopo rumah jabatan, Jumat (2/7/2021) bersama Forkopimda. Foto: ist

BANGLI – Menyikapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menggelar pertemuan mendadak di pendopo rumah jabatan, Jumat (2/7/2021) bersama Forkopimda. Hadir Wakil Bupati I Wayan Diar, Kapolres AKBP IGA Dhana Aryawan, Dandim Letkol Inf. I Gde Putu Suwardana, Kajari Ery Syarifah, Kepala Pengadilan Negeri Redite Ika Septiana, dan anggota DPRD Bangli, I Gusti Nyoman Bagus Triyana Putra. Turut diundang Ketua PHDI, I Nyoman Sukra; Ketua MDA Bangli, I Jro Ketut Kayana; Ketua Forum Kepala Desa serta OPD terkait.

Sedana Arta usai pertemuan mengatakan, karena waktu menjalankan PPKM Darurat itu mendesak, maka Sabtu (3/7/2021) akan dilaksanakan apel kesiapsiagaan seluruh komponen untuk penegakan disiplin di lapangan. Apel diikuti oleh Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD dan pihak terkait lain dalam penegakan disiplin. Setelah itu, sebutnya, dilanjutkan dengan pertemuan virtual melibatkan seluruh bendesa adat di Bangli, karena sehubungan dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang telah siap dilaksanakan sebelum adanya rencana PPKM Darurat.

Bacaan Lainnya

Disinggung adanya masyarakat yang sudah siap melaksanakan kegiatan keagamaan, Sedana Arta berkata hal itu diizinkan. Namun, berdasarkan kesepakatan yang dibuat, harus mengutamakan penerapan prokes ketat, dan maksimal 30 orang. Untuk itu semua komponen yang terkait penegakan disiplin diajak memperketat pengawasan. Jika ada pelanggaran oleh warga, jelasnya, hal itu akan berimbas kepada kepala daerahnya.  

Baca juga :  Pasien Covid-19 yang Sembuh di Bali Tembus 89,50%, masih dalam Perawatan 7,30%

“Sanksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara. Ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.