PPKM Darurat, Klungkung Tutup Fasilitas Umum

  • Whatsapp
BUPATI Suwirta rapat bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Klungkung terkait penerapan PPKM Darurat di kantor Bupati Klungkung, Jumat (2/7/2021). Foto: ist
BUPATI Suwirta rapat bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Klungkung terkait penerapan PPKM Darurat di kantor Bupati Klungkung, Jumat (2/7/2021). Foto: ist

KLUNGKUNG – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, rapat bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Klungkung terkait penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai arahan pemerintah pusat. Rapat di ruang rapat Praja Mandala kantor Bupati Klungkung, Jumat (2/7/2021) itu dihadiri Kapolres Klungkung, AKBP Made Dhanu Ardana; Kalak BPBD Klungkung, I Putu Widiada; Kepala Dinas Kesehatan Klungkung, dr. Ni Made Adi Swapatni, dan anggota Satgas lainnya.

Suwirta mengatakan, PPKM Darurat berlaku di wilayah Jawa dan Bali mulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021, dengan mengatur sejumlah pengetatan aturan dalam beraktivitas. Antara lain memberlakukan work from home (WFH) 100 persen bagi perusahaan non-esensial. Sementara sektor esensial dibolehkan melakukan work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Bacaan Lainnya

Pekerja di bidang sektor kritikal, terangnya, dibolehkan melakukan WFO hingga 100 persen dengan protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar wajib secara daring. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita, dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Restoran atau penyedia makanan atau minuman hanya dibolehkan untuk dibawa pulang, atau pesan antar.

Baca juga :  Awal 2021, DPRD Buleleng Gelar Kegiatan Donor Darah

Fasilitas umum atau areal publik seperti alun-alun atau monumen ditutup sementara. “Segera dibuatkan spanduk dan pengawasan ketat dari Satgas Covid,” tegas Suwirta.

Upacara keagamaan yang sudah disiapkan sebelum diterapkan PPKM Darurat, sambungnya, mungkin bisa dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Pertimbangannya, upacara agama tidak boleh terlepas dari kehidupan masyarakat Bali, dan waktu pelaksanaan juga sudah ditentukan. Suwirta mengimbau desa adat melakukan upacara agama dengan prokes yang ketat dan jumlah peserta yang terbatas.

“Pelaksanaan upacara keagamaan tanpa memperhatikan prokes yang ketat sangat berisiko. Karena itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati, karena Bali masih dalam suasana Covid-19,” pesannya seraya mendorong seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan berharap pandemi bisa segera berakhir. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.