DENPASAR – Komisi 2 DPRD Bali turut menyoroti adanya keluhan warga Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara, Badung yang viral di media massa dan media sosial, terkait polusi udara yang berasal dari keramaian imbas pariwisata. Salah satu yang disorot adalah perlunya ada titik ekuilibrium antara kepentingan investasi dan pariwisata serta hak-hak warga. Pemerintah daerah (pemda) juga diingatkan tidak obral izin investasi untuk kepentingan sesaat, tanpa mempertimbangkan konsep pariwisata budaya di Bali.
Sekretaris Komisi 2 DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi, Kamis (15/9/2022) berpandangan, kawasan Canggu terlalu cepat berkembang untuk menjadi tempat tujuan wisata. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya belajar dari pengalaman di Kuta, Legian, dan Seminyak yang macetnya mengerikan gegara pariwisata. “Di situ bisa kita belajar, bisa kita ketahui gimana macetnya, gimana suara bising juga di sana-sini, dan apa yang harus dilakukan,” sebut politisi Partai Demokrat tersebut.
Untuk mengatasi isu petisi di Canggu tersebut, Utami menilai seyogianya sekarang eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait duduk bersama. Semua ikut urun mencarikan jalan keluar terbaik.
Hanya, Utami juga mengkritisi pemerintah terkait apakah regulasi memang belum cukup tegas mengatur apa yang dikeluhkan warga. “Apa bukan di pihak pemerintah terlalu gampang memberi izin usaha pariwisata? Seharusnya (polusi suara) diantisipasi dari awal untuk dibatasi,” serunya.
Biasanya, ulas Utami, izin tujuan wisata sesuai rekomendasi dari pelaku pariwisata itu sendiri. Investor tak mungkin jalan sendiri tanpa ada menggandeng pelaku pariwisata lokal. “Tolonglah ini jadi tanggung jawab kita semua. Tapi jangan juga bawa investor tanpa kajian mendalam,” sentilnya menandaskan.
Bagi anggota Komisi 2, I Kade Darma Susila, konsep pariwisata Bali jelas mengusung pariwisata budaya dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Semestinya siapapun yang berinvestasi di Bali memahami dan turut mengamankan konsep itu. Meski begitu, dia bisa memaklumi ketika ada usaha di Bali yang kurang relevan dengan konsep pariwisata budaya.
“Kita harus akui ada pergeseran konsep karena perkembangan situasi, bagaimanapun pelaku usaha akan mencari lokasi yang masih ada peluang bisnis,” sebut Ketua DPC Partai Gerindra Jembrana tersebut.
Dia pribadi mengaku setuju soal petisi itu, terutama dalam konteks imaji pariwisata Bali berubah. Agar situasi ini tidak berlarut-larut dan terulang, dia harus ada regulasi kuat yang mengatur. Jangan demi kepentingan sesaat, stakeholder jadi mudah obral izin investasi. Apalagi yang ditonjolkan adalah tempat hiburan alias tempat dugem.
Jika ada perubahan dari pariwisata budaya menjadi pariwisata yang lebih banyak dugem, Bali dilihat tidak ada apa-apanya. Kalau Bali mengubah konsep, itu hanya bersifat sesaat. Pengusaha juga sudah enghitung berapa tahun untuk balik modal, habis itu Bali bisa ditinggalkan, dan pengusaha tidak terlalu banyak rugi.
“Yang rugi itu Bali. Seperti saat Covid kemarin, pengusaha banyak kan pergi dari Bali,” sergahnya.
Dia mengingatkan pula desa adat tetap menjaga budaya meski harus ada sumber pembiayaan. Jangan karena berpikir sesaat, nilai lebih yang ada di Bali tergerus. “Tattwa (filosofi) dan susila(pelaksanaan ajaran Hindu) itu dipertahankan. Lebih ketat lagi beri izin, terutama untuk tempat hiburan, kalau restoran okelah. Jangan terlalu obral izin,” tandas Darma Susila.
Sebelumnya, dikutip dari www.detik.com edisi Minggu (11/9/2022) sebuah petisi berjudul “Basmi Polusi Suara di Canggu” muncul di media sosial. Di dalamnya, warganet curhat tentang citra Bali yang tak seperti dulu lagi. Petisi ini dibuat P Dian di situs Change.org, berisi tentang kualitas pariwisata Canggu yang memburuk karena banyaknya pesta digelar untuk turis tiap hari. Kolom komentar petisi ini juga tak kalah ramai, warganet banyak mengeluh imaji Bali sudah berubah. Musik dan pesta malam di Canggu terus menggema di atas pukul 10, sehingga kebisingan berlanjut hingga pagi. hen
